Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Terdapat tujuh syarat untuk dapat menjadi anggota DPA yang tertuang pada Pasal 8 revisi UU tersebut.
"Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, seseorang harus memenuhi persyaratan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.
Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Selain itu, jumlah anggota DPA nantinya akan ditentukan oleh presiden dengan menyesuaikan kebutuhan. (Z-7)
Pendiri Mayapada Group sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dato Sri Tahir, memuji penanganan banjir yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dibutuhkan sinergi antar kementerian lembaga serta masyarakat luas agar kasus COVID-19 tidak meningkat ke tahap tanggap darurat.
Sidarto Danusubroto meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai abdi negara dengan masa pengabdian terlama yaitu selama 56 tahun.
Habib Luthfi merupakan Rais ‘Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) yang juga menjabat anggota Wantimpres.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Agung Laksono menilai oxygen concentrator HFNO ini dibutuhkan bagi para pasien yang terkena Covid-19 dan mengalami kesulitan bernapas.
Pada Maret 2022, secara resmi Pemerintah, melalui Kemendikbud Ristek, mendaftarkan jamu sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO.
Komnas HAM meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, serta mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur
KAUKUS Muda Betawi merampungkan draf usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
Swedia memiliki UU mengenai kebebasan berekspresi dan protes, tetapi UU tersebut seharusnya tidak melewati batas hingga mengarah pada ujaran kebencian.
Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dilakukan DPR RI belum perlu dibahas.
Dalam pasal itu, ketentuan pidananya ialah hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved