Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta penyidik Rossa Purbo Bekti mengabaikan permintaan Ketua umum PDI Perjuangan (PIDP) Megawati Soekarnoputri terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
“Saya telah meminta ke deputi penindakan dan direktur sidik agar meminta Kasatgas Rossa tetap melanjutkan kerja-kerjanya (tangani kasus Harun) sesuai sprindik yang diberikan kepadanya tanpa harus menanggapi segala hal yang bisa mengganggu kerja-kerjanya,” kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Selasa (9/7).
Nawawi menegaskan Rossa tidak bekerja atas kemauannya sendiri dalam penanganan kasus ini. Pimpinan KPK telah memberikan perintan untuk menangkap mantan caleg PDIP itu dan menegaskan bertanggung jawab atas semua kerja Rossa.
Baca juga : Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango Tegaskan Perintah untuk Rossa dari Pimpinan
“Kami pimpinan yang bertanggung Jawa atas kerja-kerja para kasatgas sidik,” ujar Nawawi.
Megawati menyindir Rossa saat berpidato di depan pengurus DPP PDIP pada Jumat, 5 Juli 2024. Presiden RI kelima itu meminta penyidik itu menyambanginya karena memeriksa serta menyita barang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan asistennya Kusnadi.
“Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku,” kata Megawati, Jumat, 5 Juli 2024.
Dalam pidato itu, Megawati juga menyindir kader partainya seringkali ditarget dalam kasus hukum. Dia mengaku sempat melayangkan protes kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly.
"Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) lho, jadi menteri ngapain loh. Lah anak buah kita maunya ditarget melulu," ujar Megawati. (Z-3)
Baik Keppres mengenai pemberhentian dan penetapan Ketua KPK sementara telah diteken Presiden Jokowi saat tiba di Jakarta
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pemilihan Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara dinilai tepat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima surat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemberhentian sementara Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri.
Penilaian itu disematkan karena Nawawi merupakan salah satu pimpinan yang turut mendepak sejumlah pegawai KPK berintegritas beberapa tahun lalu.
Nawawi mengatakan bakal mengumpulkan seluruh komisioner untuk melakukan perubahan secara cepat.
Nawawi dilantik menggantikan Firli Bahuri yang dicopot sementara karena menjadi tersangka kasus penyuapan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved