Mahfud Sebut 3 Mobil Dinas, Pesawat Jet, dan Fasilitas Asusila, Ini Jawaban KPU

PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud Md.

Cicitan itu terkait pemakaian tiga mobil dinas mewah, penyewaan pesawat jet untuk alasan dinas yang berlebihan, dan fasilitas asusila saat dinas ke daerah. Menurut Afifuddin, mobil dinas yang digunakan oleh komisioner KPU RI saat ini berjumlah dua.

"Ya yang pasti sih mobil dinas itu dua, satunya kan mobil lama yang tidak semuanya dipakai," terang Afifuddin saat ditemui di Jakarta, Senin (8/7).

Baca juga : Anggota KPU: Jangan Kaitkan Keluarga Hasyim Asy'ari dengan Putusan DKPP

Adapun terkait pesawat jet, ia menjelaskan bahwa penyewaannya terkait kebutuhan logistik untuk Pemilu 2024 lalu. Pasalnya, persiapan penyiapan logistik pada pemilu terakhir lebih sempit ketimbang Pemilu 2019.

Afifuddin juga mengatakan bahwa penyewaan pesawat jet dilakukan untuk tujuan daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

"Karena waktu sangat mepet. Pertaruhannya kalau kemudian tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga mengkhawatirkan logistik tidak sampai," jelasnya.

Baca juga : Skandal Asusila, KPU Minta Keluarga Hasyim tidak Disangkutpautkan

Sementara itu, Afifuddin mengaku tidak mengetahui fasilitas asusila yang dimaksud Mahfud dalam media sosial X. Namun, jika itu berkaitan dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berujung pada pemecatan Hasyim Asy'ari, ia tidak ingin mengomentarinya.

Terlepas dari cicitan Mahfud, Afifuddin menegaskan pihaknya menerima segala kritik dan masukan. Baginya, itu merupakan ikhtiar untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Dan itu sudah kita laksanakan, terlepas dari kurang dan lebihnya," pungkasnya.

Baca juga : Hasyim Asy'ari Terjerat Kasus Asusila, KPU Didesak Berbenah

Pada Minggu (7/7), Mahfud melalui akun media sosial X (dulu Twitter) @mohmahfudmd mengaku mendapatkan informasi dari siniar Speak Up yang dikelola Abraham Samad. Menurutnya, setiap komisioner KPU RI memakai tiga mobil dinas mewah.

"Ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ungkapnya.

Mahfud berpendapat, secara umum, KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024 yang dinilainya sangat penting bagi masa depan Indonesia. Ia menyebut, pergantian semua komisioner KPU RI perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pelaksanaan Pilkada 2024 pada November mendatang. (Tri/Z-7)