Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.
Bima menyadari ada kepala daerah yang ingin memberikan reward atau penghargaan kepada stafnya dengan memberikan izin menggunakan mobil dinas. Namun demikian, Bima mengatakan cara tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan membuat negara mengalami kerugian.
"Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas. Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara dan ini kan juga libur ini juga banyak yang tetap piket dan bekerja. Ini juga butuh mobil dinas juga. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak," kata Bima di Jakarta, Rabu (2/4).
Bima mengatakan tidak semua ASN libur saat Lebaran. Ia mengatakan ada juga ASN yang bekerja dan membutuhkan fasilitas negara saat bertugas.
"Pemerintah itu punya sistem shift. Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja," katanya. (Faj/P-2)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026.
BUPATI Lumajang Indah Amperawati memperbolehkan aparatur sipil negara atau ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026. Namun, ia menegaskan semua keperluan ditanggung pribadi
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara cermat dan benar-benar berdasarkan kebutuhan.
Pihak Pemprov Kaltim belum mengungkap secara rinci merek maupun tipe kendaraan yang dibeli melalui anggaran tahun ini tersebut.
Pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.
Wamendagri menilai pengibaran bendera One Piece tersebut adalah ruang berekspresi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi.
Bima Arya menilai usulan pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif dapat membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan lebih efektif untuk koordinasi.
Pengibaran bendera One Piece mungkin saja merupakan bentuk kritikan terhadap kondisi negara, namun ia mengingatkan agar penyampaian kritikan juga jelas.
Semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Kemendagri telah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk mendengar pandangan dari berbagai pihak soal kepemilikan empat pulau tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved