Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP diyakini tak akan mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Besar kemungkinan PDIP akan membentuk poros baru untuk menyaingi Bobby Nasution.
“PDIP juga saya melihatnya akan clear juga, tidak akan bersama Bobby, karena Bobby itu kan menantu Jokowi dan dia dalam konteks politik hari ini, ya PDIP akan berseberangan dengan Jokowi, akan berseberangan dengan Bobby, maka PDIP itu akan membangun koalisi yang lain,” ujar pengamat politik Ujang Komarudin, di Jakarta, Sabtu (6/7).
Ujang menilai sikap politik PDIP yang sudah berbeda arah dengan Jokowi menjadi halangan untuk bergabung dengan partai politik lain mengusung Bobby menjadi Sumut 1. Partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada Bobby, antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, dan PKB.
Baca juga : Sulit Ciptakan Tiga Poros untuk Pilkada Jakarta
"Bukan soal menutup pintu, dulu saya menyampaikan silakan saja bagi siapa pun, termasuk Mas Bobby," kata Said.
Said mengingatkan semua pihak untuk menghormati pilihan PDIP. Meskipun bukan Bobby yang diusung.
"Pada saat yang sama hargai kami juga kalau ternyata pilihannya kami punya calon sendiri," ucap Said.
Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia mengungkapkan partainya masih terbuka kemungkinan mendukung Bobby di Pilgub Sumut. Namun, PDIP belum menentukan siapa sosok yang bakal didorong menjadi cagub. (Z-8)
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Dewas KPK memanggil Kasatgas Rossa Purbo Bekti untuk mengklarifikasi aduan terkait tidak dipanggilnya Bobby Nasution dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved