Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta. Menurut peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor hal ini bisa terjadi karena Jokowi bukan aktor yang pasif sehingga dia akan agresif menyodorkan putranya Kaesang Pangarep ke partai politik.
"Cawe-cawe ini akan terus dilakukan sampai pemerintahan ini berakhir. Jadi ada aji mumpung karena kekuasaan yang masih bisa dijual. Meskipun tidak kelihatan tapi ya memang tidak bisa dipegang omongan Jokowi," ujarnya.
Firman yang dihubungi, Jumat (28/6) lebih mengkhawatirkan tentang kucuran dana yang akan digelontorkan untuk memuluskan hal tersebut. Sebab di tengah kondisi ekonomi yang tidak sehat seperti sekarang maka pintu kecurangan dan politik uang akan semakin terbuka lebar.
Baca juga : Sekjen PKS Sebut Presiden Jokowi Gerilya Sodorkan Kaesang untuk Pilkada DKI Jakarta
"Yang dikhawatirkan bukan cawe-cawe siapa yang akan mengusung Kaesang saja tapi kucuran dana yang luar biasa yang memengaruhi pemilih. Karena daya tahan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja dan dalam situasi seperti ini terbuka peluang jauh lebih besar dari 2017 lalu yang tidak separah sekarang ekonominya, sehingga masih ada resistensi," ungkapnya.
Dengan demikian bisa terjadi duplikasi karena sikap Jokowi yang tidak akan tinggal diam memanfaatkan kekuasaannya yang tinggal sebentar lagi.
"Itu tadi dia bukan aktor yang pasif tapi saya kira tidak sampai ke PDIP karena bagi PDIP dia (Jokowi) sudah selesai"
Baca juga : Alumni UGM Kecewa dengan Satu Tahun Terakhir Pemerintahan Jokowi
Di sisi lain dia berharap masyarakat Jakarta masih memiliki memori segar dan rasionalitas yang baik untuk bisa menolak cawe-cawe tersebut. Politik demokrasi merupakan politik yang rasional, logis, independen serta memiliki etika dan berdasarkan substansi hukum yang ada.
"Rangkuman itu semua jangan memilih yang menabrak pilar demokrasi. Jangan memilih yang belum layak," tukasnya.
Di waktu yang sama politisi Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat layaknya negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
Baca juga : Cawe-cawe Jokowi Bikin Demokrasi Indonesia Jatuh ke Titik Nadir
"Itu hak semua warga negara hak dipilih dan memilih sesuai peraturan undang-undang," ucapnya.
Namun anggota DPR ini tidak mengetahui ihwal kemungkinan adanya komunikasi partainya terkait dorongan mendukung Kaesang Pangarep dalam untuk pilkada Jakarta.
"Saya tidak tahu persoalan itu. Tapi ya politik itu dinamis sehingga apapun yang terjadi itu bagian dari dinamika politik. Kalau UU sudah mengaturnya ya itu yang jadi pijakan. Selama sesuai dengan UU tentu semua punya hak yang sama kecuali menabrak UU itu lain"
Baca juga : Poros Transisi Indonesia Tetap Berharap Jokowi Buka Rekam Medis Kejiwaan
Sementara itu juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan partainya sudah memprediksi kembalinya cawe-cawe mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Sudah bisa diprediksi. Apalagi setelah putusan MA. Tapi tidak masalah karena bukan lagi hal yang mengagetkan," tukasnya.
(Z-9)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved