Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) problematik. Tingkah Jokowi merusak demokrasi Indonesia
“Keterlibatan dan keberpihakan presiden dan jajaran pemerintah membuat etika politik terjerembab ke titik nadir,” kata perwakilan tokoh bangsa dan ormas Sabriati Aziz di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
Sabriati mengatakan kondisi itu memprihatinkan lantaran membuat bisa Pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Sebab, cawe-cawenya terlalu dalam hingga berupaya memenangkan partai dan atau pasangan calon tertentu.
Baca juga : Pakar Sebut Pernyataan Mahfud dan Jokowi Terkait Kondisi Jelang Pemilu 2024 Dua Hal Berbeda
“Sejatinya pemilu adalah jalan damai untuk pergantian rezim yang sudah berkuasa selama maksimal masa jabatannya,” ujar dia.
Sabriati menyebut pemilu seyogianya berlangsung dngan prinsip jujur dan adil. Sayangnya, muruah tersebut tidak terlihat dalam Pemilu 2024.
“Gejala dan gelagat kecurangan menjema di depan mata seperti pengerahan aparat negara dan kepala desa hingga pembagian bantuan sosial,” ucap dia.
Baca juga : Cawe-Cawe Pemilu 2024, Presiden Jokowi Tunjukkan Gejala Post Power Syndrome
Sabriati menuturkan praktik kotor itu mesti dihentikan dengan segera. Supaya potensi kecurangan dan ketidakadilan lainnya dapat ditekan.
Tokoh-tokoh dan ormas yang menggelar pernyataan bersama itu berasal dari berbagai kalangan. Beberapa sosok itu, yakni Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dan eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.
Berikutnya eks Menteri Agama Fachrul Razi dan eks Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid. Lalu aktivis Kristen Benny Parapat.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved