Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menggaungkan Sinergi Membangun Bangsa dalam kongres ketiga tahun ini. Kongres ke-3 Partai NasDem yang digelar 25-27 Agustus 2024 itu akan mengedepankan spirit kolaboratif dan membangun sinergi.
"Spirit kolaboratif dikedepankan, membangun sinergi bukan hanya dengan parpol tapi civil society, sosial, bisnis dan government. Ini adalah pilar demokrasi yang kita ajak dalam kongres yang panjang dan melibatkan banyak orang," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
Dalam kongres tersebut NasDem menegakan prinsip pro perempuan yang dituangkan dalam kongres perempuan indonesia yang telah dimulai sejak 21 Juni.
Baca juga : Masih Rendah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia
Kemudian juga menerapkan go green dan pro pancasila.
"Jadi membawa spirit bagaimana isu lingkungan menyelamatkan bumi jadi pondasi penting secara teknis. Nanti peserta harus membawa tumbler. Lalu setiap peserta memakai pakaian dari wilayah masing-masing. Dan minimal 30% peserta kongres adalah perempuan," jelasnya, Jumat (28/6) di NasDem Tower.
Lebih lanjut dikatakan kongres yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta ini akan melibatkan 100 ribu lebih anggota mulai dari ranting hingga pusat. Selain itu juga akan membuat gerakan donasi 100 ribu untuk kemanusiaan khususnya untuk Palestina.
Baca juga : Lisda, Tokoh Perempuan NasDem Sumbar Dijagokan Jadi Cagub
"Karena berjenjang dalam digital kongres. Enam jam pra kongres yang melibatkan ranting transformasi jadi digital party terealisasi dan donasi untuk palestina"
Sementara itu Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menjelaskan sinergitas yang dibawa dalam kongres tersebut akan terasa dengan mengundang presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Prabowo akan menutup kongres yang sebelumnya dibuka oleh presiden Joko Widodo.
"Kita akan undang beliau di kongres ini semangat sinerginya. Dan kita jabarkan apa yang bisa kita kerjakan bersama.
Baca juga : Temui Surya Paloh, Bamsoet Bicarakan Soal Rencana Amendemen UUD 1945
Steering Committee Kongres III Partai NasDem Martin Manurung memaparkan tiga program prioritas yang dibahas dalam kongres ini. Pertama yakni perumusan AD/ART yang akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dan juga tuntutan zaman ke depan yang harus direspons oleh NasDem.
"Kami juga akan merumuskan rekomendasi kongres kepada seluruh pihak berwenang termasuk pemerintah yang baru. Jadi ini mengutamakan agenda prioritas kepada pemerintah baru untuk memperjuangkan selama 5 tahun ke depan," paparnya.
Dia merinci hal tersebut di antaranya tentang persoalan ekonomi, politik dan hukum dan juga lembaga hukum agar bisa mendapat kepercayaan masyarakat dan jangan mengorek kesalahan masa lalu.
"Jadi harus ada kepastian hukum agar bisa ditegakan dan efektif tapi tidak dijadikan alat untuk penyanderaan. Lalu juga kebijakan fiskal yang lebih prudence termasuk penggunaan bansos agar benar-benar digunakan pada saat darurat," tukasnya.
Nantinya juga akan dibahas tentang kebijakan pemerintah baru dengan program makan sehat bergizi agar berdampak baik pada lingkungan, ekonomi serta jangan sampai menciptakan disparitas baru. (Sru/Z-7)
Banyak pihak disebut berusaha mendatangkan Prabowo dalam acara itu.
Government shutdown di Amerika Serikat adalah suatu kondisi ketika sebagian besar operasi pemerintah terhenti karena kegagalan untuk menyetujui anggaran tahunan
Pemerintah Amerika Serikat resmi mengimplementasikan shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan federal.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sebagai Ketua Kongres, Deby didampingi Sekjen WOCPM asal Rusia Prof Svetlana Trofimova memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved