Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa sudah ditinggalkan masyarakat dalam periode lima tahun terakhir ini, pasalnya adanya sosok yang tidak disukai.
“Tidak ada dukungan hanya karena ada satu sosok, publik lupa masih ada sosok pimpinan yang lain,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi, Senin (24/6).
Alex menilai publik sudah melakukan penghakiman kepada KPK karena satu orang yang tidak disukai. Padahal, sosok itu tidak bisa menguasai Lembaga Antirasuah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Baca juga : Respons Perlawanan Kubu Hasto, Penyidik KPK Diminta tak Ikuti Arahan Luar atau Dipecat
“Bahwa KPK itu bukan milik pimpinan,” ujar Alex.
Klaim itu didasari rasio kepercayaan publik terhadap KPK selalu turun dalam beberapa survei. Meski begitu, Alex menegaskan penilaian masyarakat tidak bisa disamakan dengan tindakan korup yang terjadi.
“Ketika ada yang bertanya bagaimana dengan rasio kepercayaan publik? Sebetulnya tidak ada persoalan. Sekalipun tidak percaya dengan KPK kan tidak otomatis publik akan korupsi,” ucap Alex.
Baca juga : Pimpinan KPK Mengaku masih Bisa Tidur Nyenyak kendati Hasil Survei Rendah
Alex menyebut pimpinan KPK bukan malaikat yang bisa sempurna dalam bekerja. Kesalahan komisioner bisa ditambal dengan pegawai lain yang independen dalam bekerja.
“Sosok-sosok yang nanti terpilih tanpa didukung oleh SDM yang juga berintegritas dan independen tidak akan bisa karena penangan perkara itu berjenjang,” ujar Alex.
Menurut Alex, memastikan KPK memiliki pegawai berintegritas tinggi lebih penting ketimbang menghakimi komisioner karena satu sosok tidak disukai. Sebab, intervensi bawahan lebih mudah ketimbang pimpinan.
“Jauh lebih mudah intervensi itu ke pegawai dibanding pimpinan. Ketika ada intervensi ke salah satu pimpinan itu enggak bisa hentikan perkara, masih ada empat pimpinan yang lain,” tutur Alex. (Z-3)
KPK menyerahkan Rp294,7 miliar pada 2020. Lalu, sebanyak 416,9 miliar dikasihkan ke negara pada 2021.
Tiga buronan lain yakni Harun Masiku, Paulus Tannos, dan Kirana Kotama. Harun terseret kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Dewas KPK juga menegaskan bahwa Alex tidak sendirian saat menemui Eko. Jadi, kata Tessa, tidak ada pelanggaran etik yang dinilai terjadi.
Tumpak merasa kinerja lembaga yang dipimpinnya belum mampu memenuhi harapan publik atas mutu pemberatasan rasuah selama lima tahun terakhir.
Alex enggan memerinci permainan kotor yang menyeret Risnandar. Menurut dia, modus rasuah dalam perkara ini merupakan pengeluaran fiktif.
Risnandar Mahiwa terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (2/12) malam.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved