Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada Senin, 2 Desember 2024. Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar kemarin berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran.
“Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (3/12)
Alex enggan memerinci permainan kotor yang menyeret Risnandar. Menurut dia, modus rasuah dalam perkara ini merupakan pengeluaran fiktif.
“Ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif,” ujar Alex.
KPK meyakini modus rasuah ini terjadi di banyak tempat. Pekanbaru menjadi lokasi yang ketahuan melakukan praktik tersebut.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Pekanbaru, Riau pada Senin, 2 Desember 2024. Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terkonfirmasi menjadi salah satu pihak terjaring.
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui keterangan tertulis, Senin (2/12).
Tanak enggan memerinci pihak-pihak lain yang tertangkap. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, semua pihak yang ditangkap masih diperiksa.
“Nanti setelah selesai akan kami sampaikan,” ucap Ghufron. (Can/I-2)
KPK menyita Rp6,82 miliar atas OTT di Pekanbaru. Dari total itu, eks Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengantongi Rp2,5 miliar.
Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt Kabag Umum pada Setda Pekanbaru Novin Karmila membantu Risnandar menagihkan utang pura-pura ini.
Tessa enggan memerinci pihak-pihak yang dibidik penyidik dalam kasus ini. Sejumlah saksi diultimatum kooperatif jika diperiksa penyidik.
Tessa belum bisa memerinci pemilik uang yang sudah ditemukan penyidik. Temuan akan didalami dengan memeriksa sejumlah saksi.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja Pj kepala daerah ini, kata Bima, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme.
KPK menggeledah sejumlah lokasi di Pekanbaru hari ini, 2 Desember 2024. Upaya paksa itu untuk mencari bukti dugaan korupsi penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved