Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajukan usulan penambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 guna memuluskan program yang urgen dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air. Penambahan anggaran diusulkan dari pagu indikatif Rp626,4 miliar menjadi Rp877 miliar.
Usulan anggaran tersebut dibahas tuntas dalam rapat bersama antara BNPT, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, Senin (10/6). Hasilnya, fraksi-fraksi di Komisi 3 memberikan dukungan penuh terhadap usulan BNPT.
Salah satu anggota Fraksi Golkar, Supriansa memberikan dukungan terhadap usulan BNPT. Dia mengapresiasi capaian zero terrorism attack yang terjadi di Indonesia sepanjang 2023 dan menilai usulan dari BNPT sangat rasional untuk didukung. Dia pun mendorong BNPT untuk meminta penambahan dana bila memang dibutuhkan.
Baca juga : DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran BNPT Tahun 2024
"Jangan pernah ragu meminta anggaran yang sebesar-besarnya jajaran BNPT kepada negara demi memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Itu yang penting. Karena apapun namanya, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara harus ada di situ memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Bimantoro Wiyono mengapresiasi capaian kinerja serta serapan anggaran BNPT yang menurutnya sudah terbilang maksimal.
"Saya apresiasi capaian-capaiannya yang sudah terbukti dalam kurun waktu pagu anggaran tahun 2023 yang lalu. Saya pun ingin mengapresiasi capaian anggaran yang saat ini sudah lebih dari 98%, saya berharap ini isa terus dipertahankan, Pak. Sehingga ke depan apabila ada penambahan anggaran itu bisa terserap juga dengan baik."
Baca juga : DPR Minta Pemerintah Segera Tunjuk Kepala BNPT Baru
Sementara itu, Politisi Partai NasDem Y Jacky Uli memberi dukungan penuh terhadap agenda kerja BNPT ke depan dan meminta BNPT untuk jangan ragu mengusulkan anggaran yang lebih besar untuk keamanan bangsa dan negara.
"Untuk penambahan anggaran kita bisa menyetujui usulan ini, kalau perlu lebih jumlahnya, karena ini urusan untuk bangsa dan negara, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk memintanya," ujar dia.
Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.
Baca juga : DPR: Pernyataan BNPT Ratusan Pesantren Terafiliasi Teroris Pancing Polemik
"Pagu anggaran BNPT 2025 sebesar Rp626,4 miliar di mana di antaranya di dalamnya ada SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Apabila dikurangi dengan SBSN jumlahnya menjadi Rp428,5 miliar. Turun Rp33 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp461,5 miliar," kata Rycko.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan program penanggulangan terorisme tahun depan, BNPT mengusulkan penambahan anggaran kepada Komisi 3 untuk mendanai berbagai program penanggulangan terorisme bidang pencegahan, penindakan, kerja sama internasional.
Program-program yang dimaksud mencakup di antaranya kontra radikalisasi, operasi intelijen, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), pemulihan korban, asesmen pengamanan objek vital, deradikalisasi dalam dan luar lapas, operasi intelijen siber, kesiapsiagaan nasional, penegakan hukum, kerja sama internasional. (Z-6)
BNPT mencatat 230 donatur aktif mendukung kelompok teroris dari 2023-2025, dengan pendanaan mencapai Rp5 miliar.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ancaman terorisme di Indonesia, pada kurun 2023 hingga 2025, konsisten dan adaptif.
REMAJA dan anak-anak sekarang dinilai lebih rentan terhadap paparan paham radikal di ruang digital. Kondisi ini dinilai berbahaya karena kelompok usia tersebut dalam fase pencarian jati diri.
BNPT mengungkapkan ada 27 rencana serangan terorisme yang berhasil dicegah dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan pelaku terafiliasi ISIS ditangkap.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
KEPALA BNPT Eddy Hartono menyoroti secara mendalam fenomena memetic radicalization yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved