Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok

PENGAMAT Politik Lokal Papua Frans Maniagasi mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terakait penilaiannya atas kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad saat rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6) lalu. 

Tito Karnavian meminta maaf terkait kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.  Ia mengaku kaget ketika mendapatkan laporan kinerja yang kurang baik dari Musa’ad.

“Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6). 

Baca juga : Mendagri Tito Akui Pemerintah Sejak Awal Beri Dukungan di Pemilu 2024

Frans Maniagasi menilai pernyataan Tito kurang elok. Menurutnya, sebagai Mendagri sepatutnya menggunakan pedoman dan tata cara kebiasaan atau protap yang lazim berlaku di pemerintahan terutama birokrasi antara atasan dan bawahan untuk memberikan teguran. 

"Tanyakan pada yang bersangkutan, kalau pun sudah pernah ditegur, katanya tegurannya keras, tak perlu disampaikan kepada media massa atau media online. Tapi berikan arahan, petunjuk, agar Pj gubernur dapat memperbaiki kinerjanya," kata Frans Maniagasi. 

Bila ada masukan dari para pihak tentang kinerja Pj kepala daerah yang kurang baik, Frans menegaskan sepatutnya dilakukan pengecekan oleh Mendagri kepada yang bersangkutan. Apalagi, kata dia, para Pj kepala daerah ini adalah ASN/ PNS bawahan dari Mendagri. Sehingga bila ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan mestinya Mendagri yang menegur, mengarahkan dan membina penjabat tersebut sesuai protap yang berlaku.

Baca juga : Sah! Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung Dilantik di Jakarta

"Bila langsung menyatakan penjabat yang bersangkutan berkinerja kurang baik justru masyarakat menilai bahwa Mendagri kurang sukses dalam membina dan membimbing penjabat yang bersangkutan," jelasnya.

Frans juga menjelaskan permasalahan  pembangunan fisik Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang ditemui oleh Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja dilapangan. Dia mengatakan persoalan tu telah dijelaskan oleh  Pj Gubernur Papu Barat Daya bahwa pembangunan fisik belum dimulai

"Apa sih sulitnya, Mendagri melakukan cek dan ricek kepada  pak Mus’aad guna mengkonfirmasi temuan lapangan dari Komisi II DPR RI sebelumnya, dengan demikian Mendagri memperoleh penjelasan dan juga mengetahui  duduk perkara yang sebenarnya, sebelum mengeluarkan pernyataan seperti itu," jellasnya.

Baca juga : Penunjukan Pj Kepala Daerah Kembali tidak Transparan

"Hal ini juga bagian dari kita sebagai bangsa membangun national building ke Indonesiaan di Papua,  yang kelak juga menjadi contoh untuk generasi muda Papua dan generasi bangsa kita secara  keseluruhan, tanpa mesti mengeluarkan stamen yang berdampak kurang baik," lanjutnya. 

Dilansir ANTARA, pernyataan Tito menjawab kritik Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang yang mempertanyakan kapasitas PJ Gubernur Papua Barat Daya Mochammad Musa'ad. Junimart mengatakan pada saat peresmian kantor gubernur, batu yang harusnya dijadikan 'simbol' tidak ada. 

“Mohon maaf tidak bisa dipertahankan, sangat mempermalukan bangsa dan negara, sangat mempermalukan Presiden Jokowi juga. Bagaimana mungkin untuk hal-hal yang peletakan batu itu bersifat sejarah, peletakan batu pertama itu batunya tidak kelihatan. Wakil Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, yang notabene kantor gubernur, batunya hilang, dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana,” jelasnya. (RO/P-5)