Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak memberikan suap maupun gratifikasi dalam proses penerimaan siswa. Penerimaan sekolah negeri tidak boleh dibarengi dengan pelicin.
“(Jangan memulai) pelajaran mereka dengan melalukan gratifikasi maupun suap agar mereka bisa masuk ke dalam lembaga pendidikan yang bapak ibu inginkan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Minggu (9/6).
Tessa menjelaskan pemberian pelicin sama dengan memberikan contoh korupsi kepada murid. Tindakan kotor itu tidak cocok ada di dunia pendidikan.
Baca juga : 601 Kasus Korupsi Jerat Kelapa Daerah, Politik Biaya Tinggi Harus Dievaluasi
“Kami mengimbau kepada wali murid selaku orang tua dari calon siswa yang akan masuk belajar sebagaimana idealnya dunia ini berjalan,” ujar Tessa.
KPK meminta konsistensi penolakan suap dan gratifikasi juga dilakukan oleh tenaga pengajar. Imbauan ini dilakukan agar integritas pelajar tidak tercoreng.
“Jadi harapan kami wali murid ini selain penyelenggara maupun para guru yang melakukan proses penerimaan murid-murid tersebut, untuk wali murid turut serta menjaga hal-hal tersebut agar proses pendidikan kita kedepan akan lebih bersih,” tutur Tessa. (Z-6)
Anggota DPRD DKI Jakarta menerima keluhan langsung dari warga. Banyak calon siswa PPDB tidak tertampung meski domisili berdekatan dengan sekolah negeri
Hutama Karya bersama PT Bumi Karsa merampungkan pembangunan enam sekolah negeri di Jakarta Pusat untuk tahun ajaran 2025/2026.
“InsyaAllah, kami akan buka kembali kuota tersisa di SMA Negeri 3, yang saat ini masih memiliki 10 slot. Untuk yang belum tertampung akan kita carikan solusi sebaik mungkin,”
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi jumlah infrastruktur sekolah yang tidak sebanding dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Depok, Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengatakan ada tren baru di kalangan orangtua yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta bermutu ketimbang sekolah negeri.
Kemendikdasmen menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved