PSI Kritisi Minimnya Jumlah Sekolah Negeri di Depok

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi jumlah infrastruktur sekolah negeri yang tidak sebanding dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Depok, Jawa Barat. Kekurangan sekolah negeri Depok ini dinilai menjadi salah satu faktor penyebab karut-marut pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra  mengaku prihatin dengan kondisi ini. Padahal Kota Depok terletak berbatasan langsung  dengan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

Menurut Icuk, pemerintah kota harus memberikan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat melalui keberpihakan anggaran untuk membangun lebih banyak infrastruktur sekolah SMP, SMA, dan SMK negeri di wilayah tersebut.

Baca juga : Depok Buka Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Sekda

"Jumlah SMP-SMA-SMK negeri yang ada di kota itu masih kurang. Padahal Kota Depok dekat dengan DKJ-Bogor-Tangerang Selatan-Bekasi. Nah, itu yang kita ingin minta, menambah anggaran ke sini Supaya pendidikan di Kota Depok  menjadi lebih baik daripada sebelumnya bukan hanya untuk orang Kota Depok  saja, tapi untuk orang seluruh Indonesia," katanya, Senin (16/6).

Lebih lanjut Icuk menyoroti SMP-SMA-SMK negeri di Kota Depok yang lebih banyak dikelola swasta daripada yang dimiliki pemerintah. Karenanya ia meminta pemerintah kota  memberi perhatian lebih agar masyarakat dapat menikmati pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

"Karena saya melihat di Kota Depok ini adalah pendidikan SMP-SMA-SMK yang lebih banyak dikelola oleh masyarakat dan saya berharap kepada pemerintah daerah sekali lagi untuk memperhatikan pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh pemerintah," tegasnya.

Baca juga : Pemkot Depok Salurkan Bantuan untuk Ratusan Korban Angin Puting Beliung

Icuk menegaskan SMP negeri yang dikelola oleh pemerintah kota minim sekali hanya sebanyak 34 sekolah. SMA yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga demikian,  hanya sebanyak 15 sekolah, SMK sebanyak 4 sekolah. "Tentu tidak sebanding kan, dengan daya tampung lulusan," jelasnya.

Tahun ini, Icuk menambahkan Dinas Pendidikan Kota Depok mencatat daya tampung lulusan SD ada 33.110 dari 426 sekolah negeri dan swasta. Sementara daya tampung SMP negeri di Kota Depok cuma 7.394 orang dari 34 sekolah.

Dengan keterbatasan jumlah sekolah jenjang SMP negeri ini mengakibatkan adanya sekitar 25.716 lulusan SD tidak tertampung di 34 SMP negeri. "Kurang lebih 25.716 tidak melanjutkan pendidikan sekolah negeri," ujar Icuk.

Pemerintah Kota Depok telah mengumumkan kuota untuk SD-SMP negeri yang diterima dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 205-2026.

Berdasarkan keputusan tersebut, kuota jalur domisili, afirmasi, mutasi, inklusi dan yang memiliki kebutuhan khusus untuk jenjang SD hanya 16.924 orang. Sementara kuota yang sama untuk jenjang SMP negeri hanya 7.394 orang.

Penetapan kuota jenjang SD negeri sebanyak 16.924 dan SMP negeri sebanyak 7.394 tertuang dalam kop surat berstempel Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 420/656/Kpts/Disdik/2025 yang ditandatangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depak Siti Chaerijah Aurijah pada 10 Juni 2025. (H-3)