Siap-Siap, Petugas KPU Bakal Coklit Data Pemilih Pilkada ke Rumah Warga

MULAI 24 Juni nanti, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bakal kembali mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka memutakhirkan data pemilih pada Pilkada 2024. Proses coklit bakal berlangsung selama satu bulan.

Anggota sekaligus koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan, basis data coklit untuk coklit adalah Model A daftar pemilih telah dipetakan oleh jajaran KPU kabupaten/kota.

"Coklit dilakukan dalam waktu satu bulan, dari rumah ke rumah," ujarnya setelah acara Simulasi E-Coklit untuk Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Kamis (6/6).

Baca juga : DJSN Imbau Parpol Peserta Pemilu Agar Saksi TPS Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Betty, perbedaan proses coklit kali ini dibanding saat Pemilu 2024 lalu terletak pada jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS). Pada Pemilu 2024, satu TPS maksimal diisi oleh 300 pemilih. Sementara, jumlah pemilih terbanyak dalam satu TPS pada Pilkada 2024 adalah 600 orang.

"Itu tergantung pada kondisi geografis, tapi dengan tetap memperhatikan satu KK (kartu keluarga) itu dalam satu TPS," terangnya.

Selama proses coklit, KPU membekali petugas pantarlih dengan sistem informasi khusus, yakni e-Coklit. Betty menjelaskan, sistem informasi itu untuk memudahkan petugas dalam meng-input data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sehingga, data yang sudah masuk dapat disupervisi dan dimonitoring dengan cepat.

Baca juga : Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 Capai 205 Juta. KPU: Masih Dapat Berubah

KPU, sambung Betty, juga sudah melakukan evaluasi terhadap proses coklit pada Pemilu 2024 lalu. Selama proses coklit Pilkada 2024, pihaknya meminta komisioner KPU kabupaten/kota untuk masuk ke dalam grup aplikasi pesan singkat WhatsApp pantarlih.

"Sehingga mereka bisa menjadi orang yang ditanya. Kalau ada pertanyaan jadi orang nomor pertama lah terkait dengan persoalan coklit di lapangan," jelasnya.

Di sisi lain, Betty juga mengatakan proses coklit dapat ditunda dengan kondisi ancaman keamanan. Ia mengungkap telah mendapat laporan dari jajaran di Papua Pegunungan mengenai situasi keamanan di sana. Menurut Betty, faktor keselamatan petugas pantarlih harus menjadi yang utama selama pelaksanaan coklit.

"Petugas pantarlih itu biasanya orang lokal, tapi kalau orang lokalnya menemukan kesulitan, sebaiknya di-postpone dulu karena masih punya waktu 30 hari," kata Betty.

"Dan sebelum mereka turun, mereka harus koordinasi dulu dengan tokoh setempat, biasanya RT/RW. Ketika mereka sudah bertemu dengan RT/RW, biasanya RT/RW yang akan membantu mendistribusikan mereka ke rumah-rumah warga," tandasnya. (Tri/Z-7)