Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KADER Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Kader Penjaga Partai (FKPP) menggelar aksi damai di Depan Kantor DPP PPP, Rabu (5/6).
Sekretaris Cabang (Sekcab) DPC PPP Jakarta Pusat Sanusi Flamboyan mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam aksi kali ini. Salah satunya adalah keteguhan para kader untuk mengawal dan terus menegakkan marwah partai politik di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
“Berdasarkan perkembangan dan suhu politik nasional belakangan ini, kami selaku kader yang tergabung dalam FKPP bersama DPP, DPW, dan DPC berkomitmen untuk berjuang menegakkan marwah partai berlambang Ka'bah. Salah satunya dengan menjaga soliditas, mengawal masa kepemimpinan Bapak Muhamad Mardiono hingga pelaksanaan Muktamar sesuai pada aturan 2025,” kata Sanusi.
Baca juga : Pihak yang Bersengketa di PHPU Pileg 2024 Diminta Serius Perjuangkan Kepentingannya di MK
Sanusi meminta kepada DPP PPP untuk bertindak tegas kepada individu atau kelompok yang berniat melemahkan partainya dengan cara-cara yang tidak baik.
“Kami prihatin bahwa ada sejarah klasik selalu menghantui tubuh PPP, maka itu harus diputus mulai saat ini. Agar tidak ada ruang konflik, saling menyalahkan, dan menengok ke belakang. Sebab itu hanya akan melemahkan kesatuan dan keutuhan partai,” jelasnya.
“Apalagi mereka yang berniat menghancurkan ini bukan bagian dari pengurus atau kader,” sambungnya.
Baca juga : Tidak Akan Ada Lonjakan Besar Hasil Sidang PHPU Pileg 2024 di MK
Sanusi menambahkan, FKPP juga meminta kepada DPP PPP untuk terus fokus mengawal sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan berbagai cara dan Pilkada Serentak 2024. Sekaligus memberikan dukungan moral dan spiritual agar ikhtiar yang sedang dilakukan DPP PPP mendapatkan hasil terbaik.
“Kami DPP, DPW, DPC bersatu padu mengawal Pilkada serentak 2024 dengan solid untuk memenangkan kader yang diusung partai,” tegasnya.
Senada, Ketua Koordinator FKPP Somad mengaku akan terus konsisten menjaga marwah partai dan mengawal kepemimpinan Muhamad Mardiono yang dinilai telah memberikan kontribusi baik bagi PPP.
“Kami dari FKPP akan tetap konsisten menjaga marwah partai, karena Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono adalah simbol dari kehormatan partai. Maka kami akan mengawal dan menjaga sampai akhir masa jabatan sesuai waktunya di 2025. Serta kami akan mengantarkan dengan baik transisi kepemimpinan berikutnya, karena beliau juga telah berkontribusi dengan PPP secara baik,” ujar Somad.
Sebelumnya, FKPP menilai terdapat individu maupun kelompok yang sengaja melemahkan partainya dengan cara mengatasnamakan kader atau pengurus partai. Sehingga berpotensi membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan perpecahan. (Z-6)
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Penetapan tersebut merupakan hasil rekomendasi musyawarah Dewan Pertimbangan Salimah Pusat (DPSP) yang disepakati seluruh peserta Muktamar VI Salimah di Jakarta, Sabtu (8/2).
Mantan Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang 2019-2020 Wawan Sugianto mengatakan Afriansyah Noor bisa mengakomodasi semua kepentingan partai mulai dari DPW sampai DPC.
Kalau diberi amanah oleh pemegang mandat, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.
MKEK IDI mengkaji ulang sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Hal itu dilakukan karena perkembangan kedokteran saat ini dan teknologi yang menunjang pekerjaan kedokteran.
Muktamar IDI tidak hanya mempertemukan para profesional medis dari seluruh negeri namun juga menjadi platform untuk diskusi dan berbagi pengetahuan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved