Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KADER Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Kader Penjaga Partai (FKPP) menggelar aksi damai di Depan Kantor DPP PPP, Rabu (5/6).
Sekretaris Cabang (Sekcab) DPC PPP Jakarta Pusat Sanusi Flamboyan mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam aksi kali ini. Salah satunya adalah keteguhan para kader untuk mengawal dan terus menegakkan marwah partai politik di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
“Berdasarkan perkembangan dan suhu politik nasional belakangan ini, kami selaku kader yang tergabung dalam FKPP bersama DPP, DPW, dan DPC berkomitmen untuk berjuang menegakkan marwah partai berlambang Ka'bah. Salah satunya dengan menjaga soliditas, mengawal masa kepemimpinan Bapak Muhamad Mardiono hingga pelaksanaan Muktamar sesuai pada aturan 2025,” kata Sanusi.
Baca juga : Pihak yang Bersengketa di PHPU Pileg 2024 Diminta Serius Perjuangkan Kepentingannya di MK
Sanusi meminta kepada DPP PPP untuk bertindak tegas kepada individu atau kelompok yang berniat melemahkan partainya dengan cara-cara yang tidak baik.
“Kami prihatin bahwa ada sejarah klasik selalu menghantui tubuh PPP, maka itu harus diputus mulai saat ini. Agar tidak ada ruang konflik, saling menyalahkan, dan menengok ke belakang. Sebab itu hanya akan melemahkan kesatuan dan keutuhan partai,” jelasnya.
“Apalagi mereka yang berniat menghancurkan ini bukan bagian dari pengurus atau kader,” sambungnya.
Baca juga : Tidak Akan Ada Lonjakan Besar Hasil Sidang PHPU Pileg 2024 di MK
Sanusi menambahkan, FKPP juga meminta kepada DPP PPP untuk terus fokus mengawal sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan berbagai cara dan Pilkada Serentak 2024. Sekaligus memberikan dukungan moral dan spiritual agar ikhtiar yang sedang dilakukan DPP PPP mendapatkan hasil terbaik.
“Kami DPP, DPW, DPC bersatu padu mengawal Pilkada serentak 2024 dengan solid untuk memenangkan kader yang diusung partai,” tegasnya.
Senada, Ketua Koordinator FKPP Somad mengaku akan terus konsisten menjaga marwah partai dan mengawal kepemimpinan Muhamad Mardiono yang dinilai telah memberikan kontribusi baik bagi PPP.
“Kami dari FKPP akan tetap konsisten menjaga marwah partai, karena Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono adalah simbol dari kehormatan partai. Maka kami akan mengawal dan menjaga sampai akhir masa jabatan sesuai waktunya di 2025. Serta kami akan mengantarkan dengan baik transisi kepemimpinan berikutnya, karena beliau juga telah berkontribusi dengan PPP secara baik,” ujar Somad.
Sebelumnya, FKPP menilai terdapat individu maupun kelompok yang sengaja melemahkan partainya dengan cara mengatasnamakan kader atau pengurus partai. Sehingga berpotensi membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan perpecahan. (Z-6)
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved