Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BADAN Pengawas Keuangan (BPK) menyoroti dana sebesar Rp567 miliar yang belum dikembalikan oleh Pemerintah. Badan Anggaran DPR RI menghimbau pemerintah untuk mengambil tindakan serius terhadap temuan tersebut dan menilai bahwa sosialisasi Program Tapera yang dilakukan pemerintah belum efektif.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, menyatakan bahwa sebelumnya masyarakat umum kurang memiliki pemahaman tentang Tapera, dan temuan dari BPK menunjukkan bahwa profesionalisme dalam hal ini dipertanyakan.
Menurut Said, terdapat beberapa alternatif pendanaan untuk Tapera yang tidak selalu harus mengandalkan dana dari rakyat, salah satunya adalah melalui mekanisme pasar modal.
"Menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan Tapera akan lebih efektif dan dapat menjamin keberhasilannya. Pemerintah lebih mempertimbangkan opsi pasar modal yang memiliki jaminan dan garansi dari pemerintah," jelas dia
Dalam konteks temuan BPK mengenai dana yang belum disalurkan kepada kelompok penerima manfaat, Banggar menilai bahwa kredibilitas dan pendanaan Tapera harus diperlakukan dengan serius dan segera diatasi. (Z-10)
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk program Tapera.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
DPR dan Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung BP Tapera dan program Tapera untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved