Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BADAN Pengawas Keuangan (BPK) menyoroti dana sebesar Rp567 miliar yang belum dikembalikan oleh Pemerintah. Badan Anggaran DPR RI menghimbau pemerintah untuk mengambil tindakan serius terhadap temuan tersebut dan menilai bahwa sosialisasi Program Tapera yang dilakukan pemerintah belum efektif.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, menyatakan bahwa sebelumnya masyarakat umum kurang memiliki pemahaman tentang Tapera, dan temuan dari BPK menunjukkan bahwa profesionalisme dalam hal ini dipertanyakan.
Menurut Said, terdapat beberapa alternatif pendanaan untuk Tapera yang tidak selalu harus mengandalkan dana dari rakyat, salah satunya adalah melalui mekanisme pasar modal.
"Menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan Tapera akan lebih efektif dan dapat menjamin keberhasilannya. Pemerintah lebih mempertimbangkan opsi pasar modal yang memiliki jaminan dan garansi dari pemerintah," jelas dia
Dalam konteks temuan BPK mengenai dana yang belum disalurkan kepada kelompok penerima manfaat, Banggar menilai bahwa kredibilitas dan pendanaan Tapera harus diperlakukan dengan serius dan segera diatasi. (Z-10)
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk program Tapera.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
DPR dan Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung BP Tapera dan program Tapera untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved