Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Keuangan (BPK) menyoroti dana sebesar Rp567 miliar yang belum dikembalikan oleh Pemerintah. Badan Anggaran DPR RI menghimbau pemerintah untuk mengambil tindakan serius terhadap temuan tersebut dan menilai bahwa sosialisasi Program Tapera yang dilakukan pemerintah belum efektif.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, menyatakan bahwa sebelumnya masyarakat umum kurang memiliki pemahaman tentang Tapera, dan temuan dari BPK menunjukkan bahwa profesionalisme dalam hal ini dipertanyakan.
Menurut Said, terdapat beberapa alternatif pendanaan untuk Tapera yang tidak selalu harus mengandalkan dana dari rakyat, salah satunya adalah melalui mekanisme pasar modal.
"Menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan Tapera akan lebih efektif dan dapat menjamin keberhasilannya. Pemerintah lebih mempertimbangkan opsi pasar modal yang memiliki jaminan dan garansi dari pemerintah," jelas dia
Dalam konteks temuan BPK mengenai dana yang belum disalurkan kepada kelompok penerima manfaat, Banggar menilai bahwa kredibilitas dan pendanaan Tapera harus diperlakukan dengan serius dan segera diatasi. (Z-10)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menyiapkan skema baru pembiayaan perumahan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH)
BP Tapera memastikan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera
BP Tapera menegaskan akan menyiapkan langkah penyesuaian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera
BP Tapera menegaskan akan menyiapkan langkah penyesuaian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera
Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merupakan lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana Tapera.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved