Puan Maharani Akui belum Terima Naskah RUU Polri

Puan Maharani Beri Sinyal Pertemuan Lanjutan dengan Presiden Prabowo: Insyaallah Secepatnya

Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.

Puan: DPR Fokus Urusan Rakyat dan Geopolitik, belum Berpikir Politik Pemilu 2029

KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.

Geopolitik Timur Tengah Memanas, Puan Pastikan Jemaah Indonesia Tetap Berangkat Haji

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.

Konflik AS-Israel vs Iran, Ketua DPR Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Jelang Lebaran

Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.

Puan Maharani Dukung Larangan Anak di Bawah 16 Tahun Punya Medsos

KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Puan Maharani Soroti Mahalnya Biaya Politik di Balik Maraknya OTT Kepala Daerah

Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.

Tanpa Batas Waktu, Jabatan Kapolri Rentan Ketergantungan Politik

Revisi pasal terkait masa jabatan Kapolri sudah sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum dan profesionalisme. 

Advokat Ajukan Uji Materi UU Polri: Usulkan Kepolisian Di bawah Kemendagri demi Independensi Hukum

Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri

PEMERINTAH memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap UU Polri

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Syawal dan Rekonstruksi Identitas

Lanskap Pendidikan Tinggi dan Dinamika Reputasi

Menuju Fikih yang Inklusif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia