Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan angka kemiskinan ekstrem turun di bawah 1 persen.
"Angka kemiskinan ekstrim kita tinggal 1,12 persen per Maret lalu. Mudah-mudahan tahun ini nanti bulan Juli akan keluar hasilnya bisa di bawah 1%. Kami optimis kalau bisa di bawah 1%," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono dalam Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Senin (6/3).
Terdapat provinsi-provinsi terutama di wilayah timur yang relatif persentasenya masih tinggi. Oleh karena itu Kemenko PMK berkoordinasi dan langsung datang ke daerah-daerah dengan angka ekstrim tersebut. Ia mencontohkan di Provinsi Papua bahwa di 6 provinsinya tersebut dipastikan bahwa data yang ada menjadi referensi.
Baca juga : OKU Timur Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Sudah Menyentuh 0 Persen
"Kemudian untuk yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat, itu juga kami pastikan melakukan program dan monitoring. Karena otomatis kalau jumlah penduduknya banyak, meskipun persentasenya kecil, kan jadi cukup banyak," ujar dia.
Selain itu, ia juga mengarahkan kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk benar-benar memaksimalkan pengentasan kemiskinan ekstrim di sisa akhir periode Presiden RI Joko Widodo.
"Jadi yang kita lakukan yang jelas beberapa minggu terakhir ini kami memastikan K/L untuk di sisa waktu 7 bulan ke depan benar-benar bekerja," ujar Nunung.
Baca juga : Kemiskinan Ekstrem 0% Sulit Tercapai
Diperkirakan pekan depan K/L dan pemerintah daerah dilakukan sharing keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayahnya, selain itu juga dilakukan evaluasi pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga pembangunan sistemnya.
"Jadi sisa tujuh bulan ini betul-betul kita pastikan agar semua yang direncanakan itu jalan termasuk juga anggaranya tentunya. Nah kami dibantu lagi oleh BPKP dan KPK juga mengawasi kaitannya dengan tagging anggaran untuk kemiskinan ekstrem," ujar dia.
Nantinya K/L juga perlu melaporkan data P3KE agar semakin sempurna. (Iam/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ke-10 kecamatan itu, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora; Jagakarsa ; Johar Baru; Jatinegara; Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok; dan Kepulauan Seribu Selatan.
Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya mengentaskan kemiskinan tidak cukup di atas kertas.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan menggelontorkan anggaran Rp34,5 miliar untuk pengentasan kemiskinan di wilayah mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved