Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENJELANG akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan angka kemiskinan ekstrem turun di bawah 1 persen.
"Angka kemiskinan ekstrim kita tinggal 1,12 persen per Maret lalu. Mudah-mudahan tahun ini nanti bulan Juli akan keluar hasilnya bisa di bawah 1%. Kami optimis kalau bisa di bawah 1%," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono dalam Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Senin (6/3).
Terdapat provinsi-provinsi terutama di wilayah timur yang relatif persentasenya masih tinggi. Oleh karena itu Kemenko PMK berkoordinasi dan langsung datang ke daerah-daerah dengan angka ekstrim tersebut. Ia mencontohkan di Provinsi Papua bahwa di 6 provinsinya tersebut dipastikan bahwa data yang ada menjadi referensi.
Baca juga : OKU Timur Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Sudah Menyentuh 0 Persen
"Kemudian untuk yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat, itu juga kami pastikan melakukan program dan monitoring. Karena otomatis kalau jumlah penduduknya banyak, meskipun persentasenya kecil, kan jadi cukup banyak," ujar dia.
Selain itu, ia juga mengarahkan kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk benar-benar memaksimalkan pengentasan kemiskinan ekstrim di sisa akhir periode Presiden RI Joko Widodo.
"Jadi yang kita lakukan yang jelas beberapa minggu terakhir ini kami memastikan K/L untuk di sisa waktu 7 bulan ke depan benar-benar bekerja," ujar Nunung.
Baca juga : Kemiskinan Ekstrem 0% Sulit Tercapai
Diperkirakan pekan depan K/L dan pemerintah daerah dilakukan sharing keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayahnya, selain itu juga dilakukan evaluasi pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga pembangunan sistemnya.
"Jadi sisa tujuh bulan ini betul-betul kita pastikan agar semua yang direncanakan itu jalan termasuk juga anggaranya tentunya. Nah kami dibantu lagi oleh BPKP dan KPK juga mengawasi kaitannya dengan tagging anggaran untuk kemiskinan ekstrem," ujar dia.
Nantinya K/L juga perlu melaporkan data P3KE agar semakin sempurna. (Iam/Z-7)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
BPS menyebut kolaborasi dengan BAZNAS penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran bagi mustahik, dengan dukungan data tunggal kesejahteraan (DTSEN).
Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan holistik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sekaligus menekan angka putus sekolah.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved