Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah. Meskipun anggaran bantuan sosial (bansos) termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan beras sudah digelontorkan pemerintah tapi efek naiknya harga beras yang sudah terjadi sejak Februari masih dirasakan oleh kelompok miskin.
"Kondisi pendapatan masyarakat di daerah penghasil komoditas perkebunan luar Jawa juga cukup menantang. Harga tandan buah segar sawit yang rendah berkorelasi dengan sulitnya pendapatan pekebun dan buruh tani mengimbangi naiknya biaya hidup tadi," ujar
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kemiskinan-ekstrem-0-sulit-tercapai
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial.
Bupati Pemalang Anom Widyantoro siap melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar Kabupaten Pemalang bisa lepas dari lima daerah termiskin di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved