Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) mengumumkan empat bakal calon kepala daerah yang akan didukung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Nama-nama ini dipastikan mampu bekerja selaras dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kami DPP projo akan memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang pro-rakyat dan sejalan dengan Pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran," ujar Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu dalam konferensi pers, di Kantor DPP Projo, Jalan Pancoran Timur Raya Nomor 37, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024.
Berikut empat nama bakal calon kepala daerah yang didukung, yakni Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten, Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat, Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, dan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jawa Timur.
Baca juga : ESP di Pilkada Sumsel Didukung Pendukung Prabowo-Gibran
Roy menambahkan Projo bakal mengumumkan secara keseluruhan nama-nama yang akan didukung sebagai kepala daerah pada Agustus mendatang. Saat ini, Projo masih melakukan komunikasi politik.
"Komunikasi politik intensif (dilakukan) dengan tokoh-tokoh yang akan maju Pilkada Serentak 2024, baik di provinsi, kota, maupun kabupaten," terangnya.
Selain itu, Projo akan kembali mengaktifkan 50 ribu posko rakyat yang telah memenangkan Prabowo-Gibran. Ia memastikan seluruh kekuatan di daerah akan didorong dalam memenangkan kepala daerah yang didukung. (Z-7)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved