Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengantongi 65 nama yang mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah di PIlkada Serentak 2024.
Puluhan calon kepala daerah itu dipilih setelah melewati proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan secara internal.
Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPP PKB, Abdul Halim Iskandar mengatakan, PKB telah menerima 2.978 orang yang mendaftar ke partainya untuk maju di Pilkada 2024.
Baca juga : PKB Waspadai Potensi Kecurangan Pilkada oleh Penjabat Kepala Daerah
Dari jumlah itu, pihaknya terus melakukan UKK terhadap para pendaftar yang hendak maju di Pilkada 2024 lewat PKB.
"Maka, kita sudah melaksanakan 288 calon kepala daerah yang sudah kita dalami visi-misinya, problematika daerahnya, yang paling agak panjang, ketika ditanyakan problematika utama hari ini apa? Itu juga kita dalami dari 288 calon kepala daerah," tutur Halim saat jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
Halim menjelaskan, para cakada yang diusung PKB mampu menjawab persoalan yang masih ditemukan yakni terkait kemiskinan, pembangunan SDM, infrastruktur hingga ketahanan pangan. Halim berkata, keempat isu itu menjadi prioritas utama yang mendominasi masalah di daerah.
"Dari 288 calon kepala daerah yang sudah kita UKK, kita sudah mengeluarkan 65 rekomendasi, untuk bupati/walikota. Belum ada satu rekomendasi pun untuk gubernur. Kita masih melakukan pendalaman," tutur Halim. (Z-8)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved