Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengantongi 65 nama yang mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah di PIlkada Serentak 2024.
Puluhan calon kepala daerah itu dipilih setelah melewati proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan secara internal.
Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPP PKB, Abdul Halim Iskandar mengatakan, PKB telah menerima 2.978 orang yang mendaftar ke partainya untuk maju di Pilkada 2024.
Baca juga : PKB Waspadai Potensi Kecurangan Pilkada oleh Penjabat Kepala Daerah
Dari jumlah itu, pihaknya terus melakukan UKK terhadap para pendaftar yang hendak maju di Pilkada 2024 lewat PKB.
"Maka, kita sudah melaksanakan 288 calon kepala daerah yang sudah kita dalami visi-misinya, problematika daerahnya, yang paling agak panjang, ketika ditanyakan problematika utama hari ini apa? Itu juga kita dalami dari 288 calon kepala daerah," tutur Halim saat jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
Halim menjelaskan, para cakada yang diusung PKB mampu menjawab persoalan yang masih ditemukan yakni terkait kemiskinan, pembangunan SDM, infrastruktur hingga ketahanan pangan. Halim berkata, keempat isu itu menjadi prioritas utama yang mendominasi masalah di daerah.
"Dari 288 calon kepala daerah yang sudah kita UKK, kita sudah mengeluarkan 65 rekomendasi, untuk bupati/walikota. Belum ada satu rekomendasi pun untuk gubernur. Kita masih melakukan pendalaman," tutur Halim. (Z-8)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved