Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut seluruh pihak agar mewaspadai netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Penjabat kepala daerah yang ditunjuk melalui keputusan presiden (kepres) bukan usulan DPRD pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Luluk Nur Hamidah, mengatakan kecurangan pada pilkada serentak sangat mungkin terjadi. Menurutnya, ada kemungkinan terjadinya politik transaksi sebagai konsekuensi jabatan yang diberi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luluk juga mewaspadai adanya Pork Barrel Politics. Politik gentong babi adalah salah satu idiom perpolitikan yang merujuk pada suatu tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan.
Baca juga : Waspada Penjabat Kepala Daerah Curang, Bawaslu: Bakal Kami Tindak Tegas
Luluk menerangkan seluruh pihak harus mewaspadai politisasi bansos yang bisa menguntungkan kandidat tertentu, khususnya yang memiliki hubungan kedekatan baik dengan incumbent pejabat daerah ataupun dengan figur pengganti.
“Terlebih jika kandidat ini ada kaitannya dengan politik dinasti di daerah. Saya sudah melihat ini dilakukan di Kabupaten tertentu di Jateng. Organisasi anak mantan Bupati digerojok bantuan APBD dan anak incumben ini akan maju Pilkada. Apalagi ia juga ketua relawan Gibran di Kab tersebut,” ungkap Luluk.
“Saya khawatir ini akan jadi pola yang meluas di banyak daerah yang lain,” tambahnya.
Baca juga : Calon ASN Jangan Terbuai Janji Politik Selama Pilkada
Luluk juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai pengerahan aparat di tingkat daerah, baik langsung atau tidak langsung, termasuk melalui organ-organ binaan aparat keamanan.
“Waspadai juga para penyelenggara Pemilu, mobilidasi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lalu lintas perizinan investasi dan KKN yang melibatkan incumbent, apalagi jika mereka bertarung kembali, baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarga dekat dan koneksi politiknya,” tegasnya.
Luluk berpendapat harus ada pendidikan politik bagi masyarakat luas, agar terbebas dari godaan money politik ( dalam bentuk apapun).
Baca juga : Dapat Restu Haji Isam, H Muhidin dan Hasnur Mantapkan Langkah Maju Pilkada Kalsel 2024
Luluk mengingatkan masyarakat untuk tidak mengorbankan masa depan hanya dengan iming-iming imbalan.
“Jangan permisif dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Peran penyelenggara sangat penting untuk memastikan Pilkada berlangsung secara bebas dan Jurdil,” tandas Luluk.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.
“Yang paling harus diantisipasi oleh Pilkada kita adalah bagaimana agar aparat netral, bagaimana agar diawasi soal money politic, bagaimana Plt-Plt tidak memihak,” tandasnya. (Z-8)
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved