Aksi Salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak Selesaikan Problematik Sesungguhnya

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto buka suara terkait ketegangan hubungan Polri dengan Kejaksaan Agung.

Seusai acara di Istana Negara, Jakarta, Hadi menggandeng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin saat menuruni tangga keluar dari ruangan istana negara dan mengajak mereka berfoto di depan awak media massa.

Menanggapi itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai aksi salaman yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung tak menyelesaikan problematik yang sebenarnya.

Baca juga : Menpolhukam Menggandeng Lengan Kapolri dan Jaksa Agung di Tengah Isu Ketegangan

“Jadi yang pertama model seperti ini penyelesaian politik political settlements. Memang secara politis dari simbol, yang tadinya menjadi perbincangan publik dianggap selesai karena para bosnya menunjukan gestur bersahabat,” ungkap Nicky kepada Media Indonesia, Senin (27/5).

“Akan tetapi di sisi lain ini tak menyelesaikan problematik sesungguhnya. Siapa yang mendapatkan intruksi untuk Densus menguntit, yang kedua apa pertanggungjawaban dari intitusi Densus hingga Kapolri kapolri,” tambah Nicky.

Kemudian, kata Nicky, Jaksa Agung yang seharusnya memberi penjelasan karena Jampidsus dibuntuti juga tak beri kejelasan.

Baca juga : Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul Respons soal Jampidsus Dibuntuti Densus

Menurutnya, aksi salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak menyelesaikan problematik dasarnya seperti apa.

Nicky juga menyayangkan sikap Menkopolhukam yang seharusnya berperan sebagai jembatan presiden dengan Jaksa Agung dan Kapolri juga tidak memberikan satu tindakan secara bernegara.

“Mungkin secara politik sudah selesai. Tetapi secara konteks kehidupan bernegara ini belum selesai, tidak menjawab juga,” ujarnya.

Nicky menilai secara nalar publik tentu sikap yang diambil oleh pimpinan lembaga ini tidak masuk dalam nalar.

“Konteks nalar publik artinya pertanggungjawaban organisasi harus dikemukakan, karena transparansi harus jadi ranah publik ini tidak terjawab,” tegasnya. (Ykb/Z-7)