Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEROMBAKAN kabinet terbaru Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan tanda tanya besar. Dua kursi strategis, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), hingga kini belum benar-benar diisi.
Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menilai kekosongan itu bukan semata faktor teknis, melainkan bagian dari kalkulasi politik. "Presiden Prabowo sepertinya masih melakukan kalkulasi politik yang tepat atas calon dan perimbangan pembagian jatah kursi-kursi partai politik," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/9).
Menurutnya, penunjukan Menteri Pertahanan sebagai Menko Polkam ad interim juga mengandung makna lebih dalam. Bukan hanya soal meredam situasi pascakericuhan, tetapi sekaligus bentuk evaluasi terhadap kinerja Menko Polkam sebelumnya yang dinilai kurang optimal. Meski begitu, Efriza menilai terlalu lama membiarkan posisi Menko Polhukam kosong justru berisiko. Apalagi publik saat ini tengah menuntut komitmen TNI untuk kembali ke barak dan tidak masuk ruang sipil di tengah krisis demokrasi.
"Situasi ini dapat melemah jika kedua kementerian masih dipegang oleh satu orang yakni Menhan meski ad interim," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, kondisi kabinet dengan kursi kosong membuat publik menilai reshuffle kali ini kurang matang. Hal itu diperkuat dengan keberadaan sejumlah menteri yang terseret kontroversi tetapi tetap dipertahankan.
"Publik juga bisa menilai perombakan kabinet kedua ini belum direncanakan dengan matang, dengan kondisi kekosongan ini," ungkap Efriza.
Ia mencontohkan, beberapa nama seperti Menteri Kehutanan Raja Juli dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap dipertahankan meski menuai kritik. Efriza menilai langkah reshuffle lebih kental dengan nuansa konsolidasi politik ketimbang evaluasi kinerja. Akibatnya, efektivitas pemerintahan sedikit tertunda.
"Kuat persepsi publik ini lebih kepada upaya konsolidasi politik di lingkar kekuasaan yang masih berproses, meski dampaknya beberapa hari ini adalah efektivitas pemerintahan sedikit tertunda akibat dua kursi menteri yang belum terisi," pungkas dia.(M-2)
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, kehadiran Seskab Teddy di berbagai kegiatan lapangan pejabat atau menteri Kabinet Merah Putih merupakan hal yang wajar.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan pernyataannya terkait pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto membahas eskalasi konflik Iran-Israel melalui telepon.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto yang aktif berkomunikasi lintas daerah, menjalin hubungan dengan kepala negara, hingga bersilaturahmi dengan para presiden terdahulu dinilai strategis.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Salah satunya adalah jabatan Menko Polkam. Budi Gunawan diberhentikan dari jabatan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan merupakan lulusan Program Doktor Hukum S3 Trisakti.
Hadi mengingatkan bahwa yang menjadi korban dari ego sektoral adalah masyarakat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menuturkan sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
MENTERI Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa matra keempat, yakni matra siber bisa terwujud di pemerintahan Prabowo-Gibran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved