Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memastikan sikap politiknya untuk lima tahun ke depan. Dalam pidato penutupan Rakernas V Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengatakan dia telah diberikan mandat dari hasil rakernas untuk memutuskan sikap politik tersebut. Namun Mega menyebut memiliki perhitungan sebelum memutuskan.
"Kalau hari ini saya ngomong wah. Harus ada hitungan politik dong," ujarnya.
Dia menegaskan akan membawa partai moncong putih ini menjadi partai pelopor dengan kader partai yang militan, loyal dan turun ke akar rumput.
Baca juga : Hadiri Rakernas PDIP, Jokowi: Masalah Pangan Perlu Visi Taktis
"Saya mau jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak mau bekerja untuk rakyat, out. Ini janji saya. Pengurus ranting dan anak ranting laporan sama saya langsung. Kalau bos-bos kamu tidak turun ke tempat kalian lapor ke saya. Bantuin ibu ya sudah jengkel aku," tegasnya, Minggu (26/5).
Posisi PDIP terus bergelut dengan prolematika rakyat dan menjadi suluh masa depan bangsa. Mega pun menyampaikan masa depan Indonesia lahir dengan konsepsi negara paripurna sesuai keinginan Bung Karno.
"Ini sering sekali dilupakan bahwa sebenarnya dalam tinjauan visioner Bung Karno negara itu akan bisa menjadi paripurna. Semua harusnya meresapi indonesia itu bisakah jadi indonesia raya dan itu sangat bisa. Dan tergantung kita manusianya yang sudah diproklamasikan. Spirit ini tidak boleh dilupakan," paparnya.
Baca juga : Pidato Megawati Dinilai Belum Tentukan PDIP Jadi Oposisi Prabowo
Kemerdekaan ada di tangan kita bukan di tangan penjajah, pemerintah juga mereka yang bersikap pragmatis.
"Merdeka kita gotong royong bukan kapitalis. Rakyat itu butuh sebuah guidance bagaimana memilih pemimpin bagaimana. Pemimpin harus merasa bagian dari anak bangsa jadi jangan tidak percaya diri, bermental pengikut itu artinya mengubur mental bangsa. Agar kemerdekaan bisa kekal dan abadi. Kalau di-create begini tidak ada guna jadi adil sajalah," cetusnya.
Rakernas V PDIP yang digelar tiga hari menghasilkan 16 keputusan. Megawati sebagai ketua umum didapuk untuk kembali memimpin partai yang kemudian bisa memberikan keputusan sikap politik selanjutnya. (Sru/Z-7)
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ikadin) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-40, menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHAP dan KUHP Baru.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved