Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyebut dirinya sebagai provokator. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidatonya di Rakernas V PDI Perjuangan, Jumat (24/5).
"Iya saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan," ujarnya.
Dia juga menegaskan perjuangan tidak mudah sebab saat ini situasi politik dan berdemokrasi kita dihantam oleh badai anomali.
Baca juga : Megawati Heran MK Bisa Diintervensi Penguasa
"Perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak. Nah akibat apa? kecurangan secara struktur, sistematis, dan massif, yang disebut TSM," cetusnya.
Kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi begitu saja dan melemahkan segala upaya untuk melawan termasuk di ranah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi.
"Memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak (ada kecurangan). (Mereka bilang) ohh tidak seperti KPU bilang. KPU diam, Bawaslu juga diam saja". (Z-8)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ikadin) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-40, menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHAP dan KUHP Baru.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved