Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Sidang dijadwalkan Rabu (22/5) pukul 09.00 WIB di Kantor DKPP, Jakarta Pusat.
"Sesuai jadwal sidang untuk perkara tersebut akan dilaksanakan besok pagi," kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, Selasa (21/5).
Menurut Raka, sidang bakal digelar secara tertutup. Pasalnya, perkara yang dimohonkan oleh pemohon, yakni seorang perempuan petugas panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang identitasnya masih dirahasiakan, berkaitan dengan tindak asusila.
Baca juga : DKPP Beri Sanksi Ketua KPU karena Komentar Sistem Proporsional Tertutup
Dalam sidang perdana tersebut, DKPP juga bakal memanggil pihak terkait. Saat dikonfrimasi, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut ada 'banyak' pihak terkait dalam perkara tersebut. Namun, ia enggan mengungkap namanya.
Senada dengan Heddy, Raka juga masih enggan membeberkan siapa saja pihak terkait yang dipanggil oleh DKPP. Namun, ia menjelaskan para pihak terkait itu relevan dengan pokok perkara.
"Pada prinsipnya pihak terkait yang relevan dengan pokok perkara dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan," tandas Raka.
Baca juga : Hari Ini, DKPP Periksa Ketua KPU RI
Kuasa hukum pengadu dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FHUI), Aristo Pangribuan melaporkan kasus itu ke DKPP sejak Kamis (18/4) lalu. Ia mengatakan, hubungan Hasyim dengan kliennya sudah dijalin sejak Agustus 2023, tepatnya saat Hasyim melakukan dinas ke luar negeri.
Kuasa hukum pengadu menekankan bahwa dugaan asusila itu terjadi karena adanya relasi kuasa antara Hasyim selaku Ketua KPU RI dan korban yang merupakan petugas PPLN selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
(Tri)
Indonesia, dengan sejarah panjang perjuangannya, telah melahirkan berbagai organisasi Islam yang berkontribusi besar dalam kemajuan bangsa.
Perempuan kelahiran 30 April 1979 di Samarinda itu merupakan anggota KPU Kalimantan Timur periode 2019-2024.
Mochammad Afifuddin tetap menjadi ketua definitif setelah DPR mengesahkan Iffa Rosita sebagai anggota pengganti Hasyim Asy'ari.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pihaknya dan KPU bisa bekerja sama untuk kebijakan-kebijakan strategis terkait pemilu ke depan.
JPPR mendorong pengisian kekosongan keanggotaan KPU lewat proses PAW itu harus dipercepat.
Calon kandidat penggantian antarwaktu (PAW) komisioner KPU RI periode 2022-2027 didasarkan pada hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI pada 2022.
ENAM anggota satuan layanan markas (Yanma) Polri resmi ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan mata elang atau penagih utang di Kalibata. Mereka menjalani sidang etik Rabu depan
Hasilnya, enam anggota satuan pelayanan markas Mabes Polri ditetapkan sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, Bripda AM.
AKBP Basuki resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Jawa Tengah.
MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.
Pimpinan DPR mengizinkan MKD mengadakan sidang terbuka di masa reses ini.
Perkara ini diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang memberikan kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, Shaleh Al Ghifari, dan Kafin Muhmmad.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved