Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA MPR Bambang Soesatyo berencana menggelar rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden di Pilpres 2024 lalu, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menerangkan bahwa boleh-boleh saja rekonsiliasi asal jangan dibuat maknanya sebagai koalisi.
“Rekonsiliasi adalah sebuah proses dan tidak bermakna semuanya bergabung menjadi koalisi. Karena koalisi dan oposisi masing-masing ada dalam kerangka rekonsiliasi boleh,” papar Mardani, Selasa (21/5).
Baca juga : Pengalaman PKS Lengkap, tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
“Justru ketika semuanya meloncat jadi satu perahu jadi demokrasi yang lucu,” tuturnya.
Menurutnya, rekonsiliasi yang baik dan benar ialah saat Pemilu sudah selesai yang menang diberi ucapan selamat dan yang kalah memilih oposisi.
“Itu rekonsiliasi yang baik jadi tidak mengecewakan, jadinya sehat makasih semua,” tandasnya. (Z-1)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved