Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya tidak ambil pusing soal menjadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, PKS memiliki pengalaman yang lengkap karena pernah berperan sebagai oposisi dan juga pernah menjalankan tugas sebagai koalisi. Oleh karena, baginya tidak akan ada masalah di manapun PKS berada.
"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi tidak ada masalah, jadi koalisi juga siap. Kita lihat saja dinamikanya," kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Senin (29/4).
Anggota Komisi I DPR RI itu mengungkapkan pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis. Dia pun menyatakan pihaknya tidak pernah membatasi diri setelah Pilpres 2024 dihelat.
Baca juga : PKS Berharap Didatangi Prabowo Subianto dan Diajak Koalisi
"Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama. Kompetisi itu saat pilpres, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," jelasnya.
Dia menuturkan bahwa sikap resmi PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP.Itu sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ucap Jazuli.
Meski demikian, dia masih enggan membeberkan terkait waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP. Ia meminta publik sabar menunggu pengumuman sikap resmi PKS.
"Tunggu saja. Toh pelantikan presiden dan wakil presiden masih Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan posisinya," tandas dia. (Ant/Z-11)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved