Ini Kata Pengamat soal Pernyataan Prabowo ‘Jangan Ganggu Jika Tak Mau Diajak Kerja Sama’

PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menjelaskan soal pernyataan dari pidato Presiden Terpilih Prabowo Subianto di acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) lalu.

Ujang menyebut mungkin saja maksud dari pernyataan Prabowo untuk tidak ingin diganggu ialah tidak ingin diganggu dengan penyebaran fitnah dan hoaks saat dia ingin merealisasikan janji politiknya.

“Saya rasa pernyataan yang fair dan positif saja. Ketika PDIP ingin oposisi silakan, bagus. Tetapi di saat yang sama jangan mengganggu ketika Prabowo ingin menjalankan amanah rakyat. Kelihatannya seperti ini. Ingin menyejahterakan rakyat dan merealisasikan janjinya. Itu saja yang dipegang,” jelas Ujang kepada Media Indonesia, Senin (13/5).

Baca juga : Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Pasti akan Terjadi

Namun, dia tetap menegaskan arti dari tidak ingin diganggu itu bukan berarti Prabowo tidak ingin dikritisi. Ujang menyampaikan kewajiban dari para oposisi di pemerintahan ialah mengkritisi.

Termasuk masyarakat Indonesia juga berkewajiban untuk mengkritisi pemerintah apabila pemerintah tersebut salah jalan.

“Kalau Prabowo salah jalan dan salah arah, wajib hukumnya PDIP untuk mengkritisi. Siapa pun dari rakyat Indonesia wajib mengkritisi kalau prabowo salah jalan dan salah arah,” ujar Ujang.

Baca juga : Ganjar Pranowo Lemah sebagai Oposisi karena tidak di Parlemen

“Tetapi kalau Prabowo on the track, ingin menyejahterakan rakyat, ingin membangun bangsa, ingin ada pemerataan pembangunan sesuai janjinya dalam tiga sampai empat tahun ke depan, ya, memang jangan diganggu kalau tujuannya ingin memajukan dan menyejahterakan rakyat,” imbuhnya.

Ujang meminta agar masyarakat melihat pernyataan Prabowo dalam pidatonya itu untuk tidak dipahami secara parsial. Sebab, dalam pidato itu memang ada lanjutannya, yakni Prabowo ingin bekerja menyejahterakan rakyat dalam tiga sampai empat tahun ke depan.

Selain itu, Ujang juga meminta agar semua pihak dapat mengontrol jalannya pemerintahan agar semua kerja pemerintah sesuai dengan janji politiknya. Ujang juga mengingatkan agar semua pihak dapat mengontrol agar demorkasi tetap tegak di Indonesia.

“Demokrasi itu harus dijaga bersama, harus kita bangun. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan ketika pak Prabowo dilantik 20 Oktober nanti, seperti apa perjalanan demokrasi itu,” ucap Ujang.

“Kita hanya ingin mengatakan objektif, tidak berat sebelah dalam konteks melihat pemerintah maupun kalangan oposisi. Dan kita sama-sama tahu, sama-sama paham, demokrasi harus jalan, bergerak, harus on the track, sesuai dengan kita cita-citakan bersama,” pungkasnya. (Dis)