Program Makan Siang dan Susu Gratis Butuh Kementerian Tersendiri

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memandang perlu kementerian khusus untuk mengurus program Makan Siang dan Susu Gratis yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Urusan makan siang gratis dan susu gratis ini memang penting dan perlu diurus kementerian tersendiri," ujar Adi di Jakarta, Rabu (8/5).

Selain makan siang gratis, dia juga menilai ada beberapa bidang yang semestinya memiliki kementerian masing-masing, yaitu pendidikan, kebudayaan, dan riset. Saat ini, ketiga bidang itu dilebur ke dalam satu instansi dan dianggap tidak berjalan maksimal.

Baca juga : Penambahan Jumlah Kementerian Harus Ubah Undang-Undang

"Riset itu harus jadi kementerian tersendiri. Kebudayaan dan pendidikan juga menjadi kementerian tersendiri. Jangan digabung karena jadi tumpang tindih," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita  kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman.

Meski begitu, dia mengeklaim ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo. Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik. (Ant/Z-11)