Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berkelakar saat menjawab pertanyaan awak media terkait rencana dirinya bergabung ke partai politik baru, usai lengser dari jabatan kepala negara pada 20 Oktober 2024.
"Akan berlabuh di pelabuhan," kata Jokowi sambil menyengir terkekeh, usai meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi/ Indonesia Digital Test House (IDTH) di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Jawaban Jokowi itu pun mengundang tawa pejabat yang ikut mendampingi dalam sesi doorstop Jokowi dengan awak media.
Sebelumnya anggota PDIP Komaruddin Watubun pada pada akhir April 2024 menyebut Jokowi dan putra sulungnya sudah bukan bagian dari PDIP di Pilpres 2024.
Komaruddin menyoroti tindakan Jokowi dan keluarga terhadap PDIP belakangan ini. Menurutnya, Jokowi sudah berseberangan dengan PDIP sejak Pilpres 2024. (Try/Z-7)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved