Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
HAKIM Konstitusi Arief Hidayat kembali menegur perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (3/5). Kali ini, giliran perwakilan KPU Sulawesi Tengah (Sulteng) yang ditegur karena terlambat hadir sidang.
Arief Hidayat membuka sidang di panel 3 untuk sengketa Pileg 2024 daerah pemilihan Provinsi Sulteng pada pukul 13.30 WIB. Saat sidang sudah berjalan sekitar 30 menit, ada pemberitahuan dari panitera bahwa perwakilan KPU Sulteng meminta izin masuk ke ruang sidang.
"Itu petugas, katanya ada KPU Sulteng mau masuk. Lain kali tidak boleh terlambat ya," kata Arief.
Baca juga : Keseriusan KPU Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg 2024 Harus Dievaluasi
Saat perwakilan KPU Sulteng masuk, Arief kembali menegur karena mereka salah tempat duduk. Arief kembali menegaskan agar pihak-pihak yang bersengketa tidak terlambat hadir.
"Lain kali enggak boleh terlambat ya. Itu di negara konoha kalau terlambat ditembak mati itu," kelakar Arief.
Sehari sebelumnya, Arief Hidayat menegur KPU karena tak satu pun perwakilan dari KPU RI dan KPU provinsi yang bersengketa hadir dalam sidang. Arief menilai KPU tidak serius dalam menanggapi sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh para pihak.
Bahkan, ketidakseriusan itu, menurut Arief, terlihat sejak penanganan sengketa hasil pemilu presiden (pilpres) beberapa waktu lalu. (Z-2)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved