Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
HAKIM Konstitusi Arief Hidayat kembali menegur perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (3/5). Kali ini, giliran perwakilan KPU Sulawesi Tengah (Sulteng) yang ditegur karena terlambat hadir sidang.
Arief Hidayat membuka sidang di panel 3 untuk sengketa Pileg 2024 daerah pemilihan Provinsi Sulteng pada pukul 13.30 WIB. Saat sidang sudah berjalan sekitar 30 menit, ada pemberitahuan dari panitera bahwa perwakilan KPU Sulteng meminta izin masuk ke ruang sidang.
"Itu petugas, katanya ada KPU Sulteng mau masuk. Lain kali tidak boleh terlambat ya," kata Arief.
Baca juga : Keseriusan KPU Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg 2024 Harus Dievaluasi
Saat perwakilan KPU Sulteng masuk, Arief kembali menegur karena mereka salah tempat duduk. Arief kembali menegaskan agar pihak-pihak yang bersengketa tidak terlambat hadir.
"Lain kali enggak boleh terlambat ya. Itu di negara konoha kalau terlambat ditembak mati itu," kelakar Arief.
Sehari sebelumnya, Arief Hidayat menegur KPU karena tak satu pun perwakilan dari KPU RI dan KPU provinsi yang bersengketa hadir dalam sidang. Arief menilai KPU tidak serius dalam menanggapi sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh para pihak.
Bahkan, ketidakseriusan itu, menurut Arief, terlihat sejak penanganan sengketa hasil pemilu presiden (pilpres) beberapa waktu lalu. (Z-2)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
GEMPA bumi bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8) pukul 06.38 WITA. Tiga orang dilaporkan kritis
Seorang pria berinisial M (42) membakar istrinya sendiri, AN (40), di depan warung makan milik korban di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara.
Hilirisasi industri kakao di Indonesia terus dipacu melalui strategi klasterisasi UMKM yang difokuskan pada penciptaan ekosistem agribisnis inklusif dari hulu ke hilir,
SULAWESI Tengah (Sulteng) resmi menerima tongkat estafet penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX tahun 2027.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Sulawesi Tengah resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menuntaskan pengesahan 100% Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved