Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan memperjuangkan program wajib belajar 13 tahun, sebagai kelanjutan dari durasi belajar saat ini yang baru 12 tahun.
Ajakan ini disampaikan Gubernur saat memperingati haul ke-58 Habib Sayyid Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua) di Kota Palu, Rabu (1/4).
Menurut Anwar, gagasan ini merupakan 'titipan' Guru Tua, yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. “Kita memiliki satu titipan Guru Tua. Ini menjadi PR bagi kita semua. Mari kita koreksi kembali landasan hukum pendidikan kita,” ujar Anwar.
Gubernur menilai, program wajib belajar 12 tahun saat ini belum mengakomodasi pendidikan keagamaan secara menyeluruh. Ia mencontohkan Madrasah Diniyah Awalia, yang telah berkembang lama di lingkungan Alkhairaat.
Anwar mengaitkan gagasan ini dengan visi Indonesia Emas 2045, menekankan bahwa Guru Tua telah merintis konsep pendidikan sebagai fondasi peradaban jauh sebelum pemerintah menargetkan visi tersebut.
“Pemerintah menargetkan Indonesia Emas 2045. Namun Guru Tua telah menyusun arah itu sejak puluhan tahun lalu, menempatkan pendidikan sebagai jalan menuju peradaban maju,” ungkapnya.
Gubernur menekankan bahwa warisan Guru Tua bukan berupa materi, melainkan nilai dan sistem pendidikan sebagai kunci perubahan.
“Tidak ada jalan lain untuk mengubah nasib selain pendidikan. Itulah warisan utama Guru Tua,” kata Anwar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini tengah mengkaji penerapan wajib belajar 13 tahun dan mempertimbangkan dukungan anggaran bagi Madrasah Diniyah Awalia.
Gubernur mengajak masyarakat, khususnya keluarga besar Alkhairaat, untuk menindaklanjuti perjuangan Guru Tua. Ia menegaskan bahwa kecintaan kepada Guru Tua tidak cukup hanya melalui simbol, seperti menghadiri haul atau memasang foto.
“Jangan hanya hadir di haul atau memasang foto. Tunjukkan cinta dengan melanjutkan perjuangan beliau,” pungkasnya. (H-3)
Pemerintah salurkan PIP 2026 sebesar Rp450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid TK guna perkuat Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan pendidikan.
Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan tetapi juga layanan pada pendidikan, sosial, perumahan hingga perlindungan masyarakat
UPAYA merealisasikan wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi yang kuat dan konsisten dari sejumlah pihak terkait dalam mewujudkannya.
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
Kemendikdasmen akan tetap memberikan komitmen untuk menyelaraskan agenda nasional dengan program prioritas SEAMEO 2021 - 2030, di antaranya melalui 13 tahun wajib belajar
Anggaran Kemendikdasmen disebut harus minimal sekitar Rp110 triliun agar dapat secara maksimal menjalankan berbagai program baik itu tunjangan untuk para guru hingga wajib belajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan oleh pemerintah.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak TK hingga SMA harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved