Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga. Hal tersebut diyakini dapat mengoptimalisasi kerja kabinet di sisa masa pemerintahan.
"Mendorong Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet," kata Ketua The Victor Center, Matiur Saragi, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 April 2024.
Menurut dia, perlu pendalaman terkait kerja pembantu presiden, termasuk jajaran elite. Khususnya, di perusahaan milik negara atau BUMN.
Baca juga : Presiden Jokowi Pastikan Proses Peralihan Pemerintah akan Berjalan Lancar
Matiur menduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan jabatan di perusahaan pelat merah untuk mendiskreditkan pemerintah. Hal tersebut, kata dia, mesti mendapat perhatian serius.
"Terindikasi melakukan pelanggaran etika dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk menyerang kehormatan dan kewibawaan pemerintah," ujar dia.
Menurut Matiur, penindakan tegas diperlukan guna penekanan pentingnya etika dan integritas. Sebab, hal tersebut dapat mendukung berjalannya prinsip clean government dan clean corporate.
"Saatnya kita kembali gaungkan clean government & clean corporate yang meletakkan etika dan etos kerja guna melanjutkan pembangunan bangsa dan negara,” kata Matiur.
(Z-9)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved