Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga. Hal tersebut diyakini dapat mengoptimalisasi kerja kabinet di sisa masa pemerintahan.
"Mendorong Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet," kata Ketua The Victor Center, Matiur Saragi, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 April 2024.
Menurut dia, perlu pendalaman terkait kerja pembantu presiden, termasuk jajaran elite. Khususnya, di perusahaan milik negara atau BUMN.
Baca juga : Presiden Jokowi Pastikan Proses Peralihan Pemerintah akan Berjalan Lancar
Matiur menduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan jabatan di perusahaan pelat merah untuk mendiskreditkan pemerintah. Hal tersebut, kata dia, mesti mendapat perhatian serius.
"Terindikasi melakukan pelanggaran etika dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk menyerang kehormatan dan kewibawaan pemerintah," ujar dia.
Menurut Matiur, penindakan tegas diperlukan guna penekanan pentingnya etika dan integritas. Sebab, hal tersebut dapat mendukung berjalannya prinsip clean government dan clean corporate.
"Saatnya kita kembali gaungkan clean government & clean corporate yang meletakkan etika dan etos kerja guna melanjutkan pembangunan bangsa dan negara,” kata Matiur.
(Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved