Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan untuk berkoalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PKS menunggu momentum untuk menyampaikan sikap politiknya itu.
"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulis, Senin (29/4).
Jazuli mengatakan pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu merupakan hal teknis. Dia menegaskan keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal.
Baca juga : PKS Berharap Didatangi Prabowo Subianto dan Diajak Koalisi
Namun, hal itu merupakan keputusan musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Karena, lanjut dia, sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat.
Jazuli juga menyinggung soal pengalaman PKS menjadi oposisi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk berada di pemerintahan pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi gak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," ujar Jazuli.
Baca juga : PKS Sebut MIiliki Hubungan Baik dengan Prabowo
Dia menambahkan PKS tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun. Karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerjasama.
"Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," kata Jazuli. (Z-8)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved