Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan menyatakan tak khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek. Hal itu merespons terkait posisi PDIP akan berada di pemerintahan atau oposisi.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengemukakan kekhawatiran tak diperlukan jika semua pihak mendahulukan kepentingan nasional. "Kita harus bersabar menunggu perkembangan lanjut dari dinamika politik nasional," tegas Hendrawan kepada Media Indonesia, Minggu (28/4).
"Jika semua pihak mendahulukan kepentingan nasional dalam bingkai konstitusi, kita tak perlu khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek," tambahnya. Penentuan posisi partainya berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas).
Baca juga : Koalisi atau Oposisi? Sikap Politik PDIP Ditentukan dalam Rakernas Mei Mendatang
Adapun Rakernas PDIP rencananya akan digelar akhir bulan depan, yakni pada 24-26 Mei. "Nanti pada waktunya akan diumumkan oleh Sekjen," tegasnya.
Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengaku degdegan saat diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat menuturkan jika partainya sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik itu muncul usai melihat seluruh kebijakan dari kedua parpol tersebut.
"Itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ungkap Hasto, Sabtu 25 Juni 2022 silam. (Z-2)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved