Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan menyatakan tak khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek. Hal itu merespons terkait posisi PDIP akan berada di pemerintahan atau oposisi.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengemukakan kekhawatiran tak diperlukan jika semua pihak mendahulukan kepentingan nasional. "Kita harus bersabar menunggu perkembangan lanjut dari dinamika politik nasional," tegas Hendrawan kepada Media Indonesia, Minggu (28/4).
"Jika semua pihak mendahulukan kepentingan nasional dalam bingkai konstitusi, kita tak perlu khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek," tambahnya. Penentuan posisi partainya berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas).
Baca juga : Koalisi atau Oposisi? Sikap Politik PDIP Ditentukan dalam Rakernas Mei Mendatang
Adapun Rakernas PDIP rencananya akan digelar akhir bulan depan, yakni pada 24-26 Mei. "Nanti pada waktunya akan diumumkan oleh Sekjen," tegasnya.
Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengaku degdegan saat diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat menuturkan jika partainya sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik itu muncul usai melihat seluruh kebijakan dari kedua parpol tersebut.
"Itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ungkap Hasto, Sabtu 25 Juni 2022 silam. (Z-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved