Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) bakal menentukan sikap politik lima tahun ke depan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai, apakah menjadi bagian pemerintah atau oposan.
"Semua akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," ujar Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (22/4).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan rakernas kali ini merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Hal ini juga termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara. Tak hanya itu, dalam rakernas juga bakal dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.
Baca juga : PDIP Siap Jadi Opisisi atau Koalisi
"Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," ucap Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud MD masih membahas langkah politik yang akan di ambil ke depan setelah putusan sidang sengketa Pilpres 2024 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Sedang dibahas sekarang, apa langkah-langkah yang akan diambil ke depan," ujar pria yang akrab disapa OSO itu.
Menurut dia, sampai sekarang langkah politik ke depan setelah pilpres belum diputuskan karena ada beberapa orang tidak hadir.
"Saya tidak bisa membicarakan hal ini, karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker (pembicara) yang harus melakukan sesuai dengan mekanisme kerja sama politik kita," tandasnya. (Ant/Z-11)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved