Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PDI Perjuangan (PDIP) bakal menentukan sikap politik lima tahun ke depan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai, apakah menjadi bagian pemerintah atau oposan.
"Semua akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," ujar Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (22/4).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan rakernas kali ini merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Hal ini juga termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara. Tak hanya itu, dalam rakernas juga bakal dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.
Baca juga : PDIP Siap Jadi Opisisi atau Koalisi
"Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," ucap Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud MD masih membahas langkah politik yang akan di ambil ke depan setelah putusan sidang sengketa Pilpres 2024 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Sedang dibahas sekarang, apa langkah-langkah yang akan diambil ke depan," ujar pria yang akrab disapa OSO itu.
Menurut dia, sampai sekarang langkah politik ke depan setelah pilpres belum diputuskan karena ada beberapa orang tidak hadir.
"Saya tidak bisa membicarakan hal ini, karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker (pembicara) yang harus melakukan sesuai dengan mekanisme kerja sama politik kita," tandasnya. (Ant/Z-11)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
Wakil Ketua DPR itu meminta agar tak dikaitkan terkait koalisi ketika Prabowo dan Megawati bertemu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved