Pendukung Capres-Cawapres Diimbau Bersikap Rasional Tanggapi Putusan MK

SITUASI politik pascapelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. Ia melihat saat ini merupakan bagian selesainya satu babak dalam pemilihan presiden (pilpres) dan selesainya satu babak perjalanan bangsa Indonesia. 

Alasannya, pilpres kali ini ialah pilpres keenam dan merupakan pilpres kelima untuk dipilih secara langsung karena sebelum reformasi pada 1999 pertama kali pilpres dipilih oleh DPR RI. "Seyogianya setiap pemilu itu menjadi bagian dari dialektika bangsa, yakni semua aspirasi yang hadir dalam proses pemilu menjadi bagian yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh semua pihak," ujar Kaka dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4).

Menurutnya, pada jajaran eksekutif, presiden dan wapres akan banyak menentukan Indonesia nanti, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Namun, setiap periode kepresidenan atau DPR merupakan tonggak-tonggak (building block) bangsa karena itu kita harus melihatnya secara utuh dialektika yang terjadi. Sebagai pemantau pemilu, Kaka berharap proses pemilu dan hasilnya menjadi bahan untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Misalnya bagi capres/cawapres terpilih mungkin nanti bisa membangun dan mengakomodasi semua dinamikanya. Sementara bagi capres/cawapres yang tidak terpilih atau parpol pengusungnya bisa memberikan konstruksi pembangunan bangsa lima tahun yang akan datang menjadi lebih konstruktif.

Baca juga : Semua Pihak Diminta Hormati Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024

Dalam menyikapi putusan PHPU yang dikeluarkan oleh MK terkait sengketa hasil perolehan suara pilpres 2024, Kaka optimistis masyarakat akan menyikapinya secara dinamis dengan tetap memperhatikan aturan-aturan atau koridor yang berlaku dalam menyampaikan aspirasinya. Karenanya, tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadinya gesekan yang berpotensi memecah-belah bangsa. "Saya pikir masyarakat dinamis saja. Jika mengalami anarkisme atau kriminal ada hukumnya, sehingga masyarakat bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya yang tentunya sesuai koridor agar dapat terakomodasi," ungkap Kaka. 

Ia juga menambahkan jangan sampai hanya karena demi alasan kondusivitas membuat suara masyarakat tidak terakomodasi. Jika demi alasan kondusivitas, kemudian publik tidak boleh bersuara, itu akan menimbulkan problem baru bagian dari pemerintah yang represif yang seyogianya tidak menjadi bagian dari demokrasi kita. 

"Ketika para kandidat dan parpol masuk ke ruang pemilu, artinya mereka sepakat untuk menggunakan cara-cara demokratis. Karena itu, sebaiknya tidak perlu khawatir tentang ancaman provokasi yang berpotensi membelah bangsa. Sebab melalui parpol-parpol, aspirasi mereka bisa tersalurkan, sehingga kita tidak perlu berlebihan menanggapi ketidakpuasan pihak yang kalah pemilu. Itu justru bisa menjadi bagian dari upaya membangun dinamika dan dialektika bangsa agar menemukan konklusi terbaik dari semua pemikiran yang ada," jelas Kaka. (Z-2)