Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Komisi II: Revisi UU Pemilu Wajib Segera Dilaksanakan
25/4/2024 16:01
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Pemilu pada awal periode 2024-2029.
“UU Pemilu wajib disempurnakan. Karena sistem politik kita sakit,” tegas Mardani kepada Media Indonesia, Kamis (25/4).
Menurutnya, terdapat empat penyakit dalam sistem politik di Indonesia. Yang pertama, high cost politic (politik biaya tinggi), kemudian olygarcy politic (politik oligarki/bohir).
Baca juga : KPU Yakin MK tak Ubah Hasil Pilpres 2024
Yang ketiga, interlocking politic (politik saling kunci) dan akhirnya involutive politic (politik hanya untuk elite atau orang-orang tertentu).
Mardani menegaskan bahwa revisi UU Politik wajib segera dilaksanakan. Hal itu senada dengan keinginan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang mengatakan perlunya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu.
Mardani juga mengatakan revisi UU Pemilu harus beriringan dengan revisi UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada hingga UU MD3.
“Kalau disempurnakan dengan UU Pemda dan UU Hub Keuangan Pusat dan Daerah plus UU Desa lebih sempurna,” papar Mardani.
“Ini namanya Reformasi UU Sistem Politik,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Ilustrasi: Ketua majelis hakim Saldi Isra (tengah) didampingi hakim konstitusi Arsul Sani (kanan) dan Ridwan Mansyur memimpin sidang]()
Iwakum Uji Materi UU Pers, Minta Kepastian Perlindungan Hukum bagi Wartawan
17/8/2025 20:55Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
-
![DOSEN Hukum dari Universitas Syiah Kuala, Teuku Muttaqin Mansur.]()
Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik jadi Kado 20 Tahun Perdamaian Aceh
16/8/2025 13:00Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
-
![Sidang MK Bacakan Putusan 15 Perkara Pengujian Undang-Undang]()
Sidang MK Bacakan Putusan 15 Perkara Pengujian Undang-Undang
14/8/2025 21:38Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.
-
![Ilustrasi]()
Dinilai Multitafsir, Pasal 31 UU Bahasa Digugat ke MK
12/8/2025 21:13Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).]()
Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ajukan Judicial Review Pasal 65 UU PDP ke MK
08/8/2025 08:52GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
-
![DPC FPE KSBSI Mimika, Papua Tengah, mendampingi karyawan PT Freeport Indonesia mengajukan uji materi UU P2SK ke MK]()
FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK
06/8/2025 20:49DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
-
![Ilustrasi.]()
Masa Jabatan Ketum Partai Seperti Raja, UU Parpol Digugat ke MK
22/4/2025 18:09Menurut Edward, hal tersebut disebabkan karena ketiadaan batas jabatan pimpinan partai politik dan alasan diberikannya kewenangan recall kepada parpol (hak recall).
-
![Ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo.]()
MK Tolak Usulan Parpol Bisa Langsung Dibubarkan
20/3/2024 15:10Mahkamah Konstitusi (MK) menolah permohonan politik bisa langsung dibubarkan MK jika terbukti melanggar UUD 1945, peraturan perundang-undangan atau membahayakan keutuhan negara.
-
![Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 itu karena dalil pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.]()
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Tepat sebab Parpol belum Berbenah
15/6/2023 18:31PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap pada sistem pemilu proporsional terbuka dinilai tepat saat ini. Sistem tersebut memiliki banyak kelemahan
-
![Ilustrasi]()
Persoalkan Masa Jabatan Pimpinan Parpol, Calon Kader Uji UU Parpol ke MK
30/5/2023 19:25MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Partai Politik.
Opini
-
![Hamim Pou Ketua Bidang Hubungan Eksekutif DPP Partai NasDem]()
-
![Lukas Benevides Department of Political Economy and Moral Science, University of Arizona]()
Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?
19/8/2025 10:18 -
![Kemerdekaan yang Memerdekakan: Indonesia di Persimpangan Global]()
Kemerdekaan yang Memerdekakan: Indonesia di Persimpangan Global
19/8/2025 05:00
Kolom Pakar
-
![Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR]()
Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00 -
![Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan]()
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00 -
![Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik]()
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved