Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Fokus
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Komisi II: Revisi UU Pemilu Wajib Segera Dilaksanakan
25/4/2024 16:01
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Pemilu pada awal periode 2024-2029.
“UU Pemilu wajib disempurnakan. Karena sistem politik kita sakit,” tegas Mardani kepada Media Indonesia, Kamis (25/4).
Menurutnya, terdapat empat penyakit dalam sistem politik di Indonesia. Yang pertama, high cost politic (politik biaya tinggi), kemudian olygarcy politic (politik oligarki/bohir).
Baca juga : KPU Yakin MK tak Ubah Hasil Pilpres 2024
Yang ketiga, interlocking politic (politik saling kunci) dan akhirnya involutive politic (politik hanya untuk elite atau orang-orang tertentu).
Mardani menegaskan bahwa revisi UU Politik wajib segera dilaksanakan. Hal itu senada dengan keinginan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang mengatakan perlunya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu.
Mardani juga mengatakan revisi UU Pemilu harus beriringan dengan revisi UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada hingga UU MD3.
“Kalau disempurnakan dengan UU Pemda dan UU Hub Keuangan Pusat dan Daerah plus UU Desa lebih sempurna,” papar Mardani.
“Ini namanya Reformasi UU Sistem Politik,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kiri).]()
MK: Pemakzulan Wapres Gibran tidak Bisa Serampangan
16/6/2025 11:32MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.
-
![Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi]()
Anggota DPR DPR : Sekolah Rakyat Berbeda dengan Sekolah Gratis yang Diputuskan MK
12/6/2025 08:39ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
-
![Ilustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta]()
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Tambang Digugat ke MK
10/6/2025 14:14KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
![Ilustrasi: Ketua majelis hakim konstitusi Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh memimpin sidang]()
MK Tolak 5 Gugatan UU TNI, Pemohon Dinilai tidak Bisa Tunjukkan Keterlibatan dalam Pembentukan UU
05/6/2025 16:32MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
-
![Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta]()
UU Kejaksaan Digugat ke MK, Persoalkan Hak Imunitas Jaksa
03/6/2025 16:05MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
-
![Ilustrasi: Personel Korps Brimob Polri mengikuti apel siaga anti premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya]()
UU Polri Digugat ke MK, Persoalkan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian
02/6/2025 19:38DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
-
![Ilustrasi.]()
Masa Jabatan Ketum Partai Seperti Raja, UU Parpol Digugat ke MK
22/4/2025 18:09Menurut Edward, hal tersebut disebabkan karena ketiadaan batas jabatan pimpinan partai politik dan alasan diberikannya kewenangan recall kepada parpol (hak recall).
-
![Ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo.]()
MK Tolak Usulan Parpol Bisa Langsung Dibubarkan
20/3/2024 15:10Mahkamah Konstitusi (MK) menolah permohonan politik bisa langsung dibubarkan MK jika terbukti melanggar UUD 1945, peraturan perundang-undangan atau membahayakan keutuhan negara.
-
![Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 itu karena dalil pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.]()
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Tepat sebab Parpol belum Berbenah
15/6/2023 18:31PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap pada sistem pemilu proporsional terbuka dinilai tepat saat ini. Sistem tersebut memiliki banyak kelemahan
-
![Ilustrasi]()
Persoalkan Masa Jabatan Pimpinan Parpol, Calon Kader Uji UU Parpol ke MK
30/5/2023 19:25MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Partai Politik.
Opini
-
![]()
Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM
16/6/2025 05:10 -
![]()
Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia
16/6/2025 05:05 -
![]()
Dilema Relasi Gender di Arab Saudi
13/6/2025 05:00
Kolom Pakar
-
![]()
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00 -
![]()
Fatamorgana Sawit Indonesia Emas 2045
09/6/2025 05:00 -
![]()
Feminisme Pancasila: Paham Lokal Nusantara
02/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![Donasi Daikin lewat Benihbaik untuk pengentasan stunting di Indonesia]()
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved