Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto meminta agar para pendukungnya tidak melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, yang rencananya akan digelar pada hari ini, Jumat (19/4). Imbauan itu disampaikan Prabowo untuk menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan.
"Saya, Prabowo Subianto, meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan. Demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan antar seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam sebuah video, yang diterima Kamis (18/4) malam.
Prabowo menegaskan, perolehan suara 58% di Pilpres 2024 merupakan kerja keras pendukung, relawan, dan tim pemenangan. Dia menilai tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial dan pengerahan aparat hukum untuk memenangkan Prabowo-Gibran tidak berdasar.
Baca juga : TKN Bakal Kawal Aksi Damai Pendukung Prabowo-Gibran di MK
Prabowo memahami para pemilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 itu sangat terganggu dengan tuduhan tersebut. Kendati demikian, Prabowo meminta para pendukung untuk menahan diri dan tidak terpancing.
Prabowo mengingatkan, dengan kerukunan dan persatuan, Indonesia bisa mencapai cita-cita bangsa. Prabowo meminta kepada para pendukungnya untuk bersikap cinta pada Tanah Air dan sayang kepada sesama rakyat Indonesia.
"Hal ini tidak berarti kita lemah. Tidak, justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi," kata dia.
Dikabarkan, sebelumnya, pendukung Prabowo-Gibran berencana menggelar aksi di depan gedung MK, Jumat (19/4). Bahkan kepolisian juga sudah menyiapkan pengamanan untuk aksi tersebut. (Z-1)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved