Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim membantah tudingan Gibran Rakabuming Raka yang menyebut ada upaya melarang silaturahmi antara Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri. Pernyataan Gibran itu merespons Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menyebut tidak ada pertemuan Lebaran antara Megawati dan Jokowi.
Chico mengatakan, yang disampaikan Hasto merupakan suara dari akar rumput pengurus ranting PDIP hingga tatanan elite. Mereka meminta agar menolak pertemuan antara Jokowi dengan Megawati.
Menurutnya, banyak kader PDIP yang tidak senang dengan sikap Jokowi di Pilpres 2024. Diketahui, Jokowi merestui anaknya, Gibran, untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
Sikap Jokowi itu berbeda dengan PDIP yang mengusung salah satu kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden.
"Yang menjadi pernyataan Pak Hasto adalah representasi dari suasana batin kader PDIP mulai dari akar rumput hingga elite. Kita bisa pahami Pak Hasto sebagai sekjen aktif berkomunikasi denga seluruh kader bahkan pengurus di anak ranting," kata Chico saat dihibungi, Kamis (18/4).
Chico menyebut saat ini partainya masih fokus dalam sidang perselesihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang putusannya akan diumumkan pada 22 April mendatang.
"Kami menganggap proses tahapan pemilu ini belum usai sepenuhnya. Ini karena menggugat ke MK adalah bagian dari proses itu. Kami ingin fokus ke sana dan mengormati pemilih kami yang merasa ada kecurangan pemilu," ujarnya. (Z-2)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved