Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio meminta agar pemerintah menghitung secara rinci terkait tunjangan khusus yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) pionir yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara lebih awal.
Agus menilai skema dan tunjangan setiap ASN berbeda. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji lebih jauh seperti apa mekanisme tunjangan yang diberikan dan berapa besaran tunjangan untuk setiap ASN pionir.
“Tidak bisa dipukul rata kasih sekian. Harus ada dasar perhitungannya. Memang harus dihitung yang benar agar tidak jadi persoalan. Setiap ASN yang ditugaskan ke daerah terpencil juga begitu, selalu ada tunjangannya. Tetapi memang harus berbeda-beda. Makanya dihitung,” kata Agus kepada Media Indonesia, Rabu (17/4).
Baca juga : Ada Tunjangan Khusus dan Hunian Bagi ASN Pindah ke IKN Nusantara
“Jadi tunjangan harus ada malah menurut saya. Kalau tidak mana mau orang? Pemerintah harus pikirkan tuh soal tunjangan. Kalau keluarganya tidak boleh dibawa, yang kasih makan siapa? Jadi ada dua rumah yang harus dia biayai. Dia sendiri di IKN, lalu keluarganya. Itu bagaimana? Harus dihitung itu. Nanti pulang ke Jakarta pulang tidak, berapa kali setahun? Harus dihitung,” tambahnya.
Dia juga mengatakan tunjangan khusus bagi ASN pionir penting karena merekalah yang akan survive di awal atau di fase IKN benar-benar baru akan dihidupkan. Untuk ASN yang pindah berikutnya atau setelah ASN pionir, Agus mengatakan tunjangan khusus atau ekstra itu tidak perlu lagi diberikan. Sebab bangunan awal telah dibangun lebih dulu oleh ASN pionir. Sehingga ASN yang pindah setelahnya hanya tinggal melanjutkan.
“Yang kloter pertama itu memang harus diberikan karena dia bertugas menyiapkan. Kalau sudah jadi, ramai, buat apa tunjangan lagi kan? Tunjangan itu tetap harus ada untuk yang kloter berikutnya, tetapi bentuknya seperti apa dan yang pasti besaran tidak sama seperti yang kloter pertama. Yang pertama itu kan tidak ada apa-apa di sana, mau makan, belanjanya di mana? Kalau bawa keluarga, anak sekolah di mana? Berapa ongkosnya? Semua harus dihitung,” kata dia.
Baca juga : CPNS Pusat Formasi 2024 Difokuskan ke IKN
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan ada tunjangan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) yang pindah lebih dulu ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tunjangan khusus untuk para pioneer, itu kata Azwar, berupa anggaran untuk keperluan pindahan, pengepakan barang, biaya transportasi ASN dan pasangan ASN serta biaya transportasi untuk pekerja rumah tangga (PRT) apabila memiliki PRT.
“Untuk insentif khusus, biaya yang terkait dengan tunjangan pioneer saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih menunggu ratas. Tapi kita sudah simulasikan secara lebih komprehensif,” kata Azwar. (Dis/Z-7)
PT PP mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN.
Kebijakan menaikkan gaji aparatur pajak kerap dijadikan dalih seolah-olah mampu memberantas korupsi, padahal faktanya tidak demikian.
Untuk anggota DPRD Jawa Tengah, lanjut Sumanto, tetap akan memperoleh tunjangan perumahan mulai 1 Oktober mendatang dengan nilai telah diturunkan dari sebelumnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan bahwa besaran tunjangan akan kembali dihitung berdasarkan appraisal.
Momentum ini bisa digunakan oleh juga oleh Presiden sebagai entry point mengevaluasi tunjangan para Menteri dan Wamen.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Respons DPR atas kritik publik terkait tunjangan rumah tampak tak mengaku salah atau keliru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved