Bawaslu Bakal Cek Bukti Tambahan Kubu Amin terkait Video Muhadjir Bagi Bansos untuk 02

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal mengecek alat bukti tambahan yang diserahkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukti itu terkait video Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang berisi saran agar Pilpres 2024 digelar satu putaran dan pembagian bantuan sosial untuk kepentingan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bagja, video tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Oleh karena itu, pihaknya perlu mengonfirmasi dugaan pelanggaran pemilu itu berdasarkan data pengawasan Bawaslu.

Baca juga : Jokowi Sering Bagi Bansos di Jateng, Ini Kata Muhadjir Effendy

"Nanti akan kita coba lihat data-data pengawasan yang ada pada hari itu. Kita akan cek, apakah (kejadiannya) di Jakarta atau luar Jakarta," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (16/4).

"Jika ada demikian, kapan waktunya? Apakah masa kampanye atau bukan masa kampanye," tandas Bagja.

Secara terpisah, Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengungkap alat bukti berupa video itu sudah diserahkan pihaknya ke MK hari ini.

"(Isinya) video Menko PMK (Muhadjir) yang menyarankan satu putaran dan bagi-bagi bansos untuk kepntingan pasangan calon (nomor urut) 2 (Prabowo-Gibran) dan keterlibatan aparat-aparat desa," terang Ari.

Selain video Muhadjir itu, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga menyerahkan kesimpulan yang isinya terkait dengan politisasi bansos, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif, maupun penggalangan kepala desa. (Tri/Z-7)