Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal mengecek alat bukti tambahan yang diserahkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bukti itu terkait video Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang berisi saran agar Pilpres 2024 digelar satu putaran dan pembagian bantuan sosial untuk kepentingan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bagja, video tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Oleh karena itu, pihaknya perlu mengonfirmasi dugaan pelanggaran pemilu itu berdasarkan data pengawasan Bawaslu.
Baca juga : Jokowi Sering Bagi Bansos di Jateng, Ini Kata Muhadjir Effendy
"Nanti akan kita coba lihat data-data pengawasan yang ada pada hari itu. Kita akan cek, apakah (kejadiannya) di Jakarta atau luar Jakarta," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (16/4).
"Jika ada demikian, kapan waktunya? Apakah masa kampanye atau bukan masa kampanye," tandas Bagja.
Secara terpisah, Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengungkap alat bukti berupa video itu sudah diserahkan pihaknya ke MK hari ini.
"(Isinya) video Menko PMK (Muhadjir) yang menyarankan satu putaran dan bagi-bagi bansos untuk kepntingan pasangan calon (nomor urut) 2 (Prabowo-Gibran) dan keterlibatan aparat-aparat desa," terang Ari.
Selain video Muhadjir itu, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga menyerahkan kesimpulan yang isinya terkait dengan politisasi bansos, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif, maupun penggalangan kepala desa. (Tri/Z-7)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved