Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PENGAMAT politik Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan suasana hari raya Idul Fitri ini sebaiknya dapat dijadikan momentum para elite partai politik (parpol) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bertarung di Pilpres 2024 melakukan rekonsiliasi nasional.
Usep beralasan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pemohon dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai lemah dan berpotensi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), oleh sebab itu tidak ada pilihan lain lagi selain melakukan rekonsiliasi sebagai jalan tepat untuk membangun persatuan ke depan.
“Dalil-dalil yang dimohonkan ke MK untuk hari ini saya kira tidak begitu kuat dan semua asumsi-asumsi itu, tanpa disodorkan bukti dengan kuat saya melihatnya begitu,” ujar Usep, Kamis (11/4).
Baca juga : TKN: Rosan Sambungkan Silaturahim Prabowo-Megawati
Usep menambahkan rekonsiliasi dapat dimulai dengan mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan lawan, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam rekonsiliasi itu terdapat tawar menawar jabatan, apalagi dari elite parpol yang tidak memiliki tradisi menjadi oposisi.
“Apalagi yang tidak punya tradisi oposisi ya rekonsiliasi mungkin lebih baik kalau posisi tawarnya tinggi atau mahal harganya,” ucapnya.
Tetapi bagi Usep, rekonsiliasi bukan berarti menarik semua parpol untuk masuk ke pemerintahan, harus diberi ruang untuk parpol yang ingin berada di jalur opisisi sebagai mekanisme mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
Baca juga : Rencana Pertemuan Prabowo Puan Jadi Pintu Awal Masuknya PDIP
“Kalau menurut saya semua ditarik pemerintahan tidak usah lah, kalau ada satu partai yang berani lapar, oposisi saya kira akan mendapatkan kehormatan juga di mata masyarakat ini,” katanya.
Lanjut Usep mengatakan sudah seharusnya para elite legowo, karena masyarakat grass root atau akar rumput dianggap sudah menerima hasil pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.
Usep menilai adapun aksi unjuk rasa atau protes yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat merupakan hal yang wajar, ia melihat gelombang protes itu tidak semasif dan tidak tumbuh secara organik seperti saat Pilpres 2014 maupun 2019.
Baca juga : Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Pasti akan Terjadi
“Gerakan rakyatnya, gerakan masyarakatnya terlihat gelombang dalam konteks masyarakat tidak sesengit di 2014 dan 2019, di tahun-tahun itu kan jelas gerakan rakyatnya, gerakan masyarakatnya terlihat gelombangnya begitu sengit, kalau yang sekarang biasa saja,” tuturnya.
Selain itu, Usep menduga manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elite parpol untuk menaikkan harga tawar sekaligus melakukan ‘ronda’ politik sebelum presiden dan wakil presiden terpilih dilantik serta para menteri ditunjuk secara definitif di pemerintahan yang baru.
“Dalam konteks rangkaian politik ini untuk ronda politik agar isu yang diajukan ke MK tidak padam, sama seperti hak angket walaupun hak angket dengan proses politik juga menurut saya mungkin agak berat walaupun mungkin akan dipelihara terus,” paparnya.
“Sedangkan beberapa partai juga sudah agak berbelok isunya, lalu kemudian demi menjaga spirit politiknya agar tidak cepat dilupakan kalau saya sih begitu, karena ini kan masih lama rondanya, harus lama, Oktober kan baru pelantikan presiden, baru diumumkan menteri-menteri kabinet itu,” tukasnya. (Z-8)
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
MENTERI Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan tertutup antara staf senior Pangeran Harry dan pejabat komunikasi Raja Charles memicu spekulasi rekonsiliasi.
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.
Pendelegasian Didit untuk mewakili Prabowo dalam silaturahim Lebaran tahun ini lebih disebabkan oleh posisinya dalam peta politik Tanah Air.
Meski ada sengketa, prosedur konstitusional telah menyediakan ruang untuk melaporkan kepada Bawaslu tentang sengketa kecurangan
Meskipun penggemar masih berharap untuk rekonsiliasi One Direction, Simon Cowell meragukan kemungkinan hal itu terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved