Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan terealisasi.
Menurutnya, pertemuan itu jadi titik awal pertemuan Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ujang menjelaskan, cara Megawati mengutus putrinya, Puan Maharani untuk bertemu Prabowo sebagai cara komunikasi politik yang Megawati yang pada pemilu presiden 2024 mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca juga : Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Pasti akan Terjadi
"Pertemuan Prabowo dengan Puan itu tinggal menunggu waktu saja. Bisa jadi nanti pas lebaran, bisa sebelum keputusan (sidang sengketa pilpres) Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 April nanti. Itu akan jadi titik awal pertemuan Prabowo dan Megawati," kata Ujang saat dihubungi, Senin (8/4).
Dia menilai hubungan antara Prabowo dan Megawati atau Puan Maharani tidak bermasalah sejak dulu. Terbukti dari keduanya yang bersatu dalam Pemilu 2009, dan tidak adanya resistensi saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Menurutnya, rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan hal yang positif. Selain keduanya merupakan ketua umum partai, rekonsiliasi dibutuhkan karena lebih dari sekadar kekuatan politik. Persatuan di antara kubu-kubu yang sebelumnya bersaing ketat menandai langkah penting menuju pembangunan bangsa pada masa depan.
Baca juga : Wacana Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati, Ini Kata Puan Maharani
“Maka orang yang menduduki kekuasaan akan berhitung dan akan bertegur sapa dan menyapa satu sama lain. Tahapan pilpres akan selesai ketika sudah ada putusan MK," kata Ujang.
Sebelumnya dikabarkan, Megawati menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, untuk membangun komunikasi dengan Prabowo. Puan membawa amanat untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.
Hasil pertemuan Puan dan Prabowo itu kemudian akan menentukan pertemuan antara Megawati dan Prabowo kelak. Namun, jika menilik dari aspek politis, selama ini tidak pernah ada masalah antara PDIP dan partai yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra. (Z-8)
Kebakaran yang terjadi di RT 17 RW 4 Kapuk Muara ini menghanguskan setidaknya 480 bangunan, dan berdampak pada lebih dari 3.200 jiwa dari sekitar 800 kepala keluarga (KK).
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan jika Prabowo memandang kinerja para menteri tidak bagus.
PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
HINGGA hari kedua pembukaan pemesanan tiket mudik Lebaran 2015, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatpenjualan tiket kereta api sebanyak 397.815 buah
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved