Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak meminta tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk apapun ke muridnya. Pengeasan itu mengacu ke Undang-Undang KPK yang berlaku.
“Kalau (guru) PNS kan disebutkan (masuk dalam larangan menerima) di Undang-Undang KPK,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (4/4).
Pahala menjelaskan guru PNS hanya boleh menerima bayaran dari negara. Mereka ditugaskan untuk mengajar dan memberikan penilaian ke murid, bukan meminta THR.
Baca juga : Viral Guru Minta THR ke Murid, KPK: Itu Gratifikasi!
Permintaan THR yang dilakukan guru ke murid juga sarat akan konflik kepentingan. Pengajuan itu ditegaskan bertentangan dengan posisi guru sebagai tenaga pengajar.
“Kalau (guru PNS) minta THR jelas enggak boleh, karena jelas bertentangan nantinya dengan posisinya, memberi nilai, ini akan terpengaruh oleh THR yang diberikan muridnya kan,” ucap Pahala.
KPK juga mengimbau guru swasta tidak meminta THR ke muridnya. Sebab, kata Pahala, melanggar etika dalam proses belajar mengajar.
Fenomena guru meminta THR kepada murid ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian warga net menilai pengajuan itu biasa karena kesejahteraan guru dinilai masih kurang. Namun, sebagian geram karena menilai gurunya mengajarkan pemberian dan penerimaan gratifikasi ke murid. (Z-3)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved