Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak meminta tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk apapun ke muridnya. Pengeasan itu mengacu ke Undang-Undang KPK yang berlaku.
“Kalau (guru) PNS kan disebutkan (masuk dalam larangan menerima) di Undang-Undang KPK,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (4/4).
Pahala menjelaskan guru PNS hanya boleh menerima bayaran dari negara. Mereka ditugaskan untuk mengajar dan memberikan penilaian ke murid, bukan meminta THR.
Baca juga : Viral Guru Minta THR ke Murid, KPK: Itu Gratifikasi!
Permintaan THR yang dilakukan guru ke murid juga sarat akan konflik kepentingan. Pengajuan itu ditegaskan bertentangan dengan posisi guru sebagai tenaga pengajar.
“Kalau (guru PNS) minta THR jelas enggak boleh, karena jelas bertentangan nantinya dengan posisinya, memberi nilai, ini akan terpengaruh oleh THR yang diberikan muridnya kan,” ucap Pahala.
KPK juga mengimbau guru swasta tidak meminta THR ke muridnya. Sebab, kata Pahala, melanggar etika dalam proses belajar mengajar.
Fenomena guru meminta THR kepada murid ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian warga net menilai pengajuan itu biasa karena kesejahteraan guru dinilai masih kurang. Namun, sebagian geram karena menilai gurunya mengajarkan pemberian dan penerimaan gratifikasi ke murid. (Z-3)
Dukungan itu direkam dalam video yang kemudian beredar di media sosial dan pesan whatsapp.
KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, masih kekurangan jumlah guru ASN sekitar 2.000 orang untuk tingkat SD dan SMP. Saat ini, kekurangan itu ditanggulangi guru non ASN.
Perbuatan tersebut, dilakukan setelah bersangkutan mencuri 26 komputer di ruang labolatorium sekolah. Uangnya digunakan untuk judi online.
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
Guru itu dihadapkan dengan sanksi kepegawaian, selain sanksi hukum yang sedang dijalaninya.
NIAT pemerintah membantu para pekerja agar dapat memiliki rumah melalui kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak mendapatkan sambutan sebagaimana diharapkan.
Sistem perekrutan CPNS dan bakal calon kepala sekolah saat ini sudah lebih baik daripada yang dahulu.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved