Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menilai isu pengguliran hak angket yang terkesan ditarik ulur merupakan bagian dari strategi politik. Dia berpendapat ada semacam taktik yang ingin diperlihatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar pada momentumnya hak angket bisa menjadi jurus pamungkas untuk mengadili kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap sewenang-wenang.
“Saya melihat ada perubahan taktik yang dilakukan PDIP khususnya untuk mendekati hak angket ini. Saya kria tidak sedang terhambat atau menghambatkan diri. Saya kira sedang ditunda. Ada strategi baru untuk membuat presiden tidak nyaman menjadi presiden,” ungkap Ray dalam diskusi ‘Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos’ di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Ray menilai PDIP sengaja menarik dan mengulur pengguliran hak angket agar Presiden Jokowi terus merasa ketar-ketir dan waspada.
Baca juga : Politikus PDIP Ini Sebut Megawati Masih Cari Momentum untuk Instruksikan Hak Angket
“Jadi memang dicicil. Ke Mahkamah Konstitusi (MK) dulu sampai nanti 21 April. Biar presiden tidak nyaman. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak,” ujar Ray.
Bungkamnya Megawati di kala publik ribut menagih hak angket juga dinilai Ray sebagai strategi membaca situasi. Insting dari Ketum PDIP itu sedang digunakan sebaik-baiknya untuk melihat situasi dan menganalisa apa yang akan terjadi ke depan.
Sebelumnya, politisi PDIP Firman Jaya Daeli mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menginstruksikan hak angket. Dia memastikan bahwa partainya itu masih konsisten terkait hak angket.
“Kalau berdasarkan pantauan saya dan beberapa kali mengikuti diskusi internal, PDIP masih konsisten untuk akan menggulirkan hak angket. Tetapi kan politik harus mencari momentum. Supaya nanti bisa memperoleh daya dan efek yang tepat. Terkonsolidasi, efektif dan produktif,” kata dia. (Dis/Z-7)
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons logo terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggunakan gambar gajah dengan unsur warna merah dan hitam.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Solo sebagai lokasi Kongres juga menjadi sinyal bahwa wilayah yang selama ini kuat sebagai basis banteng tersebut,
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Kedua tokoh tersebut bisa bertemu kapan dan di mana saja tanpa harus menentukan tempat untuk bertemu.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri enghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Senin (23/6).
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved