Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menilai isu pengguliran hak angket yang terkesan ditarik ulur merupakan bagian dari strategi politik. Dia berpendapat ada semacam taktik yang ingin diperlihatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar pada momentumnya hak angket bisa menjadi jurus pamungkas untuk mengadili kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap sewenang-wenang.
“Saya melihat ada perubahan taktik yang dilakukan PDIP khususnya untuk mendekati hak angket ini. Saya kria tidak sedang terhambat atau menghambatkan diri. Saya kira sedang ditunda. Ada strategi baru untuk membuat presiden tidak nyaman menjadi presiden,” ungkap Ray dalam diskusi ‘Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos’ di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Ray menilai PDIP sengaja menarik dan mengulur pengguliran hak angket agar Presiden Jokowi terus merasa ketar-ketir dan waspada.
Baca juga : Politikus PDIP Ini Sebut Megawati Masih Cari Momentum untuk Instruksikan Hak Angket
“Jadi memang dicicil. Ke Mahkamah Konstitusi (MK) dulu sampai nanti 21 April. Biar presiden tidak nyaman. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak,” ujar Ray.
Bungkamnya Megawati di kala publik ribut menagih hak angket juga dinilai Ray sebagai strategi membaca situasi. Insting dari Ketum PDIP itu sedang digunakan sebaik-baiknya untuk melihat situasi dan menganalisa apa yang akan terjadi ke depan.
Sebelumnya, politisi PDIP Firman Jaya Daeli mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menginstruksikan hak angket. Dia memastikan bahwa partainya itu masih konsisten terkait hak angket.
“Kalau berdasarkan pantauan saya dan beberapa kali mengikuti diskusi internal, PDIP masih konsisten untuk akan menggulirkan hak angket. Tetapi kan politik harus mencari momentum. Supaya nanti bisa memperoleh daya dan efek yang tepat. Terkonsolidasi, efektif dan produktif,” kata dia. (Dis/Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved