Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Firman Jaya Daeli mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menginstruksikan hak angket. Dia memastikan bahwa partainya itu masih konsisten terkait hak angket.
“Kalau berdasarkan pantauan saya dan beberapa kali mengikuti diskusi internal, PDIP masih konsisten untuk akan menggulirkan hak angket. Tetapi kan politik harus mencari momentum. Supaya nanti bisa memperoleh daya dan efek yang tepat. Terkonsolidasi, efektif dan produktif,” kata dia di diskusi ‘Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos’ di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Firman menampik tudingan bahwa PDIP berpaling atau tidak jadi menggulirkan hak angket. Meski dia membenarkan bahwa ada intervensi atau upaya dari pihak luar yang ingin menghalang-halangi agar hak angket gagal digulirkan.
Baca juga : PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
“Memang ada intimidasi, pendekatan yang intimidatif sampai yang rayuan. Itu ada. Memang penting langkah strategis dari kekuasaan untuk menghentikan angket ini,” ungkap dia.
“Jadi balik lagi, kalau perkiraan politik saya, setidaknya mau menunggu hasil MK dulu. Karena itu kurang lebihnya ada pengaruh. Apakah diterima petitum dari 03 dan 01? Kalau diterima, petitumnya ke mana? Akan diskualifikasi capres cawapres atau cawapres saja? Atau akan ada pemungutan suara ulang (PSU)?” ujar Firman.
Meski begitu, secara pribadi Firman menginginkan langkah hak angket bisa segera dijalankan tanpa menunggu dari keputusan PHPU di MK. Dia juga berharap dalam minggu ini para anggota parlemen sudah memulai pembahasan terkait pembentukan pansus angket. (Dis/Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved