Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Firman Jaya Daeli mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menginstruksikan hak angket. Dia memastikan bahwa partainya itu masih konsisten terkait hak angket.
“Kalau berdasarkan pantauan saya dan beberapa kali mengikuti diskusi internal, PDIP masih konsisten untuk akan menggulirkan hak angket. Tetapi kan politik harus mencari momentum. Supaya nanti bisa memperoleh daya dan efek yang tepat. Terkonsolidasi, efektif dan produktif,” kata dia di diskusi ‘Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos’ di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Firman menampik tudingan bahwa PDIP berpaling atau tidak jadi menggulirkan hak angket. Meski dia membenarkan bahwa ada intervensi atau upaya dari pihak luar yang ingin menghalang-halangi agar hak angket gagal digulirkan.
Baca juga : PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
“Memang ada intimidasi, pendekatan yang intimidatif sampai yang rayuan. Itu ada. Memang penting langkah strategis dari kekuasaan untuk menghentikan angket ini,” ungkap dia.
“Jadi balik lagi, kalau perkiraan politik saya, setidaknya mau menunggu hasil MK dulu. Karena itu kurang lebihnya ada pengaruh. Apakah diterima petitum dari 03 dan 01? Kalau diterima, petitumnya ke mana? Akan diskualifikasi capres cawapres atau cawapres saja? Atau akan ada pemungutan suara ulang (PSU)?” ujar Firman.
Meski begitu, secara pribadi Firman menginginkan langkah hak angket bisa segera dijalankan tanpa menunggu dari keputusan PHPU di MK. Dia juga berharap dalam minggu ini para anggota parlemen sudah memulai pembahasan terkait pembentukan pansus angket. (Dis/Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved