Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Firman Jaya Daeli mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menginstruksikan hak angket. Dia memastikan bahwa partainya itu masih konsisten terkait hak angket.
“Kalau berdasarkan pantauan saya dan beberapa kali mengikuti diskusi internal, PDIP masih konsisten untuk akan menggulirkan hak angket. Tetapi kan politik harus mencari momentum. Supaya nanti bisa memperoleh daya dan efek yang tepat. Terkonsolidasi, efektif dan produktif,” kata dia di diskusi ‘Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos’ di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Firman menampik tudingan bahwa PDIP berpaling atau tidak jadi menggulirkan hak angket. Meski dia membenarkan bahwa ada intervensi atau upaya dari pihak luar yang ingin menghalang-halangi agar hak angket gagal digulirkan.
Baca juga : PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
“Memang ada intimidasi, pendekatan yang intimidatif sampai yang rayuan. Itu ada. Memang penting langkah strategis dari kekuasaan untuk menghentikan angket ini,” ungkap dia.
“Jadi balik lagi, kalau perkiraan politik saya, setidaknya mau menunggu hasil MK dulu. Karena itu kurang lebihnya ada pengaruh. Apakah diterima petitum dari 03 dan 01? Kalau diterima, petitumnya ke mana? Akan diskualifikasi capres cawapres atau cawapres saja? Atau akan ada pemungutan suara ulang (PSU)?” ujar Firman.
Meski begitu, secara pribadi Firman menginginkan langkah hak angket bisa segera dijalankan tanpa menunggu dari keputusan PHPU di MK. Dia juga berharap dalam minggu ini para anggota parlemen sudah memulai pembahasan terkait pembentukan pansus angket. (Dis/Z-7)
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
Presiden RI ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri palebon Ni Jero Samiarsa yang merupakan Ibunda Wali Kota Denpasar.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved